REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang mencapai lebih dari Rp300 triliun sebaiknya dialihkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, kata ekonom Universitas Gadjah Mada Denni Puspa Purbasari.
"Salah satunya pembangunan jalur rel kereta api ganda di beberapa pulau besar di Indonesia," katanya pada seminar 'Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia' di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, selain mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja, pembanguna rel kereta api juga mampu mengurangi beban biaya logistik yang selama ini memberatkan dunia usaha.
"Rata-rata sekitar 24 persen ongkos biaya logistik harus dikeluarkan oleh industri untuk mengembangkan bisnisnya," katanya.
Ia mengatakan subsidi BBM bisa dihemat asalkan dialihkan ke infrastruktur. Tidak semua proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar, seperti pembangunan jalur rel ganda di bagian utara Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya.
Pembangunan rel ganda itu bisa terealisasi dalam waktu dua tahun, padahal sudah diinisiasi pemerintah sebelumnya sejak tahun 1980-an.
"Dana APBN untuk pembangunan 'double track' itu hanya membutuhkan Rp10,5 triliun. Bandingkan angka subsidi BBM dan listrik yang mencapai Rp300 triliun," katanya.
Deputi Bidang Kemisikinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan Menengah Bappenas Rahma Iryanti mengatakan upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui Kredit Usaha Rakyat belum dinikmati oleh keluarga miskin.
"Hal itu perlu dievaluasi karena belum menyentuh keluarga miskin, dan perlu dipikirkan apakah perlu melibatkan lembaga keuangan lain. Kebijakan sektoral 'pro poor' tetap perlu dipertahankan untuk dapat mempercepat penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika