REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah baru di bawah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut dinilai dapat menyelamatkan anggaran negara ke depan dari jurang defisit yang terlalu lebar.

"Jika harga BBM tidak dinaikkan, defisit APBN 2015 bisa mencapai sebesar Rp 257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB (produk domestik bruto)," kata Ketua Komite Tetap Mineral Kadin, Poltak Sitanggang, di Jakarta, Jumat (29/8).

Menurutnya, pengurangan subsidi BBM adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat lagi ditolak oleh pemerintah yang akan datang. Kendati begitu, Kadin mengingatkan agar kenaikan harga BBM nantinya haruslah diiringi dengan upaya penyediaan substitusi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

"Jadi bukan sekadar menaikkan BBM begitu saja. Harus ada substitusinya juga. Kalau tidak begitu, nantinya malah meningkatkan kemiskinan dan inflasi baru," ujarnya.

Karena itu, kata Poltak lagi, Kadin menawarkan kepada pemerintah baru agar mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian sebagai pengimbang kebijakan pengurangan subsidi BBM. Selain itu, pemerintah ke depan juga disarankan melakukan deregularisasi tata kelola mineral di Indonesia  dalam jangka pendek dan menengah.

"Ini penting dilakukan supaya sektor mineral mampu berkontribusi lebih besar terhadap PDB," imbuhnya.

Untuk teknisnya, ia pun mengusulkan agar subsidi BBM ke depan langsung dihilangkan seluruhnya, bukan secara bertahap. "Harus dicabut semuanya, jangan ditunda-tunda lagi. Tapi tentu dengan syarat percepatan pembangunan infrastruktur yang signifikan mesti terus dilakukan sebagai bantalannya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika