REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyetujui usulan pengurangan alokasi belanja subsidi BBM agar pemerintah memiliki ruang fiskal dan dana memadai untuk mengatasi masalah kemiskinan.
"Jumlah subsidi sudah terlalu besar, dari pada ini dibuang untuk suatu yang tidak bermanfaat mending uangnya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, misalnya untuk mengurangi angka kemiskinan," katanya di Jakarta, Jumat (25/7).
Chairul mengatakan menurunkan alokasi belanja subsidi BBM wajib dilakukan pemerintahan baru untuk mengurangi beban fiskal, namun menaikkan harga BBM bersubsidi bukan merupakan solusi utama yang harus dipilih saat ini.
"Tidak harus dinaikkan harga BBM-nya, misalnya kendaraan pribadi tidak boleh membeli BBM bersubsidi, itu kan juga menurunkan subsidi. Jadi jangan bicara menurunkan subsidi itu, langsung dengan kenaikan harga," katanya.
Chairul menjelaskan belanja subsidi energi terutama BBM dan listrik selalu membebani APBN, dan membuat ruang fiskal menjadi terbatas, padahal pemerintah memerlukan dana untuk membangun sarana infrastruktur dan belanja sosial lainnya.
"Untuk itu, penurunan subsidi BBM wajib dilakukan oleh pemerintahan baru, karena persentasenya terhadap pengeluaran pemerintah terlalu besar," kata mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika