REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemilu 2014 akan berlangsung tidak lama lagi. Banyak 'Pekerjaan Rumah' di bidang industri yang harus diselesaikan pemerintahan baru. "Siapa yang nanti terpilih akan bergantung pada yang terpilih," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kamis (19/6).

Pemerintahan yang baru mungkin saja akan membuat kebijakan baru. Atau melanjutkan program kerja yang sudah ada. Namun banyak hal yang harus diselesaikan pemerintah pada industri Indonesia.

Hidayat mengatakan, salah satu pekerjaan besar yang harus terselesaikan yakni permasalahan logistik. Indonesia menjadi satu-satunya negara di wilayah ASEAN yang memiliki industr sebesar 26 persen. Angka tersebut masih terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Rata-rata biaya logistik hanya mencapai 10 persen. Bahkan ada yang hanya satu digit saja. Besarnya biaya logistik Indonesia akan memengaruhi dalam hal persaingan usaha secara global. 

Hidayat menjelaskan, salah satu permasalahan yang membuat biaya logistik Indonesia tinggi yakni infrastruktur. Dari tahun ke tahun belum juga terselesaikan. Dulu satu perusahaan bisa mendistribusikan barang dua hingga tiga rate per hari. Tetapi saat ini kenyataannya hanya bisa satu rate saja.

Kemacetan menjadi penyebab utama dalam logistik. Logistik sudah tidak mampu menembus kemacetan yang luar biasa. Sehingga memengaruhi biaya logistik. "Ini yang akan menjadi pekerjaan besar pemerintah mendatang," kata Hidayat.

Permasalahan lain, yakni bagaimana membina hubungan baik antara pemerintahan dengan pihak swasta. Hubungan vertikal antara sesama perusahaan swasta harus terbina dengan baik. Begitu pula pihak pemerintah dan kompartemen dalam satu perusahaan swasta. Pemerintah mendatang harus bisa mengantisipasi hal-hal yang akan menjadi permasalahan di bidang industri. Isu-isu ekonomi harus menjadi konsentrasi pemerintah agar bisa dilakukan banyak perubahan.

Hidayat juga mengatakan, setelah habis masa jabatan di tahun ini, dia akan hengkang dari dunia pemerintahan. Selama enam tahun menjadi Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan lima tahun bergerak di pemerintahan, dia akan kembali menjadi pengusaha swasta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika