REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- PT Pertamina (Persero) menyatakan siap mengelola Blok Mahakam 100 persen yang saat ini masih dikuasai perusahaan migas asal Prancis Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation asal Jepang.
"Kami menyatakan lagi kesiapan kami mengelola blok Mahakam 100 persen," kata Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husen saat pembukaan workshop media di Sentul, Bogor, Kamis.
Husen mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ketiga kalinya agar Blok Mahakam itu dikembalikan ke Pertamina.
"Kami sudah mengirim surat ke pemerintah yang ketiga kalinya dua atau tiga bulan yang lalu, keputusan ada di tangan pemerintah 'monggo' (silakan)," katanya.
Dia mengatakan, pihaknya akan kembali mengajukan kembali surat karena sudah berpengalaman di West Madura Offshore (WMO) dan Offshore Nothwest Java (ONWJ).
"Mau gimana lagi, kita modalnya surat, ketemu langsung juga sudah bolak-balik, terbukti di WMO, ONWJ kita 'basah-basahan', buktinya bisa," katanya.
Husen mengatakan alasan lainnya, yakni kontrak Blok Mahakam oleh Pertamina telah diperpanjang dua kali dalam jangka 50 tahun.
"Blok dua kali diperpanjang kasih aja. Blok sudah dipegang 50 tahun, maunya 100 persen. Semua negara mengandalkan kebutuhan energinya pada BUMN, potensinya bagus kalau enggak bagus buat apa diperebutkan," katanya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan yakin PT Pertamina (Persero) mampu mengambil alih sekaligus menjadi pengelola Blok Mahakam yang dijadwalkan akan dimulai tahun 2017.
"Saya percaya direksi dan seluruh insan Pertamina sudah punya tekad besar untuk mengambil alih Blok Mahakam," katanya.
Menurut dia, keyakinannya bahwa Pertamina siap mengelola Blok Mahakam setelah direksi, komisaris dan pemangku kepentingan menyatakan kesanggupannya.
"Pertamina sudah punya pengalaman mengelola West Madura Offshore (WMO). Terbukti setelah WMO diambil alih dari CNOOC kinerja operasional blok itu meningkat dari 10.000 barel per hari menjadi 30.000 barel per hari," kata Dahlan.
Untuk itu ditambahkanya, Pertamina sudah menyurati Pemerintah, bahwa BUMN itu sudah siap dari sisi keuangan dan teknis untuk mengakuisisi blok yang berlokasi di Kalimantan itu.