REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aturan Bank Indonesia mewajibkan setiap bank memisahkan unit usaha syariah maksimal 2023. Hanya saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sebagian bank pembangunan daerah yang memiliki modal minim sulit untuk mengembangkan UUS mereka.

Kondisi tersebut, bisa menjadi hambatan untuk pelaksanaan aturan spin off di 2023.  Oleh karena itu, OJK menyarankan agar BPD memisahkan UUS kemudian melakukan merger. Caranya diserahkan kepada pemegang saham (pemerintah daerah).

OJK juga berwacana agar dibentuk tiga BPD Syariah yang merangkum 15 UUS milik BPD saat ini.Pelaku industri syariah, Ahmad Riawan Amin, menilai ide merger atau konversi itu sangat baik.

Apalagi dengan kondisi kebanyakan BPD yang terancam peraturan tentang BUKU 1-4. Hanya saja, ia sedikit menyangsikan wacana tersebut jika semua diserahkan kepada daerah. Selain sulit dan berliku, aspek finansialnya maupun aspek politik dan administratifnya pasti akan merongrong d ibelakang.

Kecuali, ujarnya, jika pemerintah atau regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan berani menetapkan kawin paksa. Oleh karena, menurut dia perlu ketegasan dari regulator untuk menyatukan UUS BPD tersebut.

Sebelumnya, ia mengatakan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), mendorong target pangsa pasar lima persen dengan asumsi bisa memacu industri. Begitu juga ketika Asbisindo menggelindingkan bola RUU Perbankan Syariah. Khususnya pasal vital, terkait spin-off dimana tenggat waktu di 2023 dan target aset UUS sebesar 50 persen dari induk.

Sayangnya rencana itu jauh dari harapan dimana hingga saat ini target pangsa pasar lima persen belum tercapai. Namun ia yakin, masih ada jalan panjang sebelum tahun 2023.

Khususnya jika seluruh pihak duduk bersama dan mengatur strategi secara rasional.Singkatnya, setiap usaha spin-off sebelum 2023, takkan tercapai jika lahir tanpa komitmen aturan, Modal dan berbagi infrastruktur dari induk kepada UUS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika