Kamis 24 Apr 2014 13:16 WIB

OJK Pasrah Akuisisi BTN Ditunda

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad
Foto: Antara/Fanny Octavianus
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku pasrah atas tertundanya rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"Ya tentu saja itu kan keputusan pemilik. OJK itu pada prinsipnya, kami ingin mendorong konsolidasi industri keuangan nasional. Kami mengetahui bahwa BTN juga mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu mengembangkan mortgage bank. Dan tentunya itu menjadi pikiran kita semua," kata Ketua Dewan Komisioner OKJK Muliaman D Hadad saat ditemui di sela-sela sebuah seminar di Jakarta, Kamis (24/4).

Muliaman menilai, pada dasarnya lembaga perbankan yang fokus pada pembiayaan perumahan, saat ini masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan tempat hunian. "Mortgage bank ini sejalan dengan kebutuhan perumahan yang sangat besar di Indonesia. Ini masih sangat perlu segera kita kembangkan," ujar Muliaman.

OJK sebelumnya menyatakan memang akan mendorong konsolidasi lembaga perbankan yang diprioritaskan pada bank-bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Selain itu, konsolidasi pada bank-bank bermodal kecil, terkait dengan upaya menciutkan jumlah bank untuk membentuk bank berkapasitas modal yang lebih besar.

Muliaman menambahkan, selama ini OJK sudah sering melakukan pembicaraan dengan Bank BTN untuk mengembangkan produk-produk yang terkait dengan mortgage bank. "Saya kira kita tidak perlu khawatir untuk belajar dari pengalaman dengan negara lain di dalam mengembangkan mortgage bank seperti BTN ini," kata Muliaman.

Menurut dia, saat ini OJK memerlukan keberadaan Bank BTN yang kuat dan sehat dari sisi permodalan. Selain modal yang kuat, dia juga berharap, bank-bank BUMN bisa bekerja secara profesional yang dikelola secara baik, memiliki kemampuan atau size yang besar agar bisa menutupi dan melayani kebutuhan masyarakat.

"Tentu saja ketika sampai di situ, pemerintah sebagai pemilik, memiliki preferensi-preferensi. Saya dalam waktu dekat juga akan berbicara dengan Menteri Negara BUMN (Dahlan Iskan). Sebetulnya tidak hanya menyangkut Bank BTN, tetapi bagaimana ke depan peran dari bank-bank pemerintah ini sebagai lokomotif dari sistem perbankan nasional," ujar Muliaman.

Menurut dia, selama ini, peran bank-bank pemerintah masih sangat besar terhadap sistem perbankan nasional. "Saya kira perannya lebih dari 40 persen. Artinya, dia masih menjadi lokomotif. Dan tentu saja kami menginginkan bank pemerintah yang sehat dan kuat, karena akan menjadi lokomotif yang kuat bagi industri keuangan dan perbankan nasional," ujar Muliaman.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement