REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lahan pertanian yang tergenang air perlu segera ditanami kembali. Namun petani memerlukan bantuan pupuk dan benih.
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Herman Kharon mengatakan ketersediaan benih nasional cukup untuk melakukan penanaman kembali. Namun masyarakat masih mengeluhkan kekurangan pupuk dan harganya naik. "Padahal ini jenis pupuk bersubsidi, tapi kenapa setiap akhir tahun naik," katanya Senin (27/1).
Pupuk bersubsidi yang banyak digunakan petani yaitu pupuk urea. Petani seharusnya bisa membeli pupuk urea seharga Rp 1.800 per kilogram (kg). Tetapi beberapa bulan terakhir agen menjual pupuk urea seharga Rp 2.000 per kg.
Herman juga menyarankan agar Kementan melakukan evaluasi mengenai produktifitas pupuk bersubsidi. Apabila diperlukan, Kementan cukup memilih satu jenis pupuk yang memang dibutuhkan. "Perlu strategi penanganan kelangkaan pupuk," katanya.
Herman juga meminta anggaran cadangan pangan untuk penanaman kembali segera dialirkan ke masyarakat. Apalagi banjir menghantam daerah-daerah produsen pangan, antara lain Cirebon, Kudus dan Indramayu. Bantuan benih tanpa dibarengi bantuan pupuk menjadi kendala unuk melakukan penanaman kembali.
Anggota Komisi IV, Agung Jelantik Sanjaya mengatakan petani di Bali tidak keberatan dengan harga pupuk yang mahal. Tapi hendaknya penyaluran pupuk lebih lancar agar penanaman tidak tertunda.
Kini petani di Bali juga tengah mengambangkan pupuk organik. Selain harganya lebih murah, produktivitas pupuk organik juga lebih bagus. "Pupuk yang dihasilkan kelompok tani jauh lebih bagus dan murah," katanya.
Namun belum semua petani menguasai teknik membuat pupuk. Untuk itu peran penyuluh di daerah amat dibutuhkan. Penyuluh juga diusulkan untuk diberikan fasilitas agar arus data mengenai kondisi lahan pertanian bisa terdeteksi dengan baik. Tanpa transfer ilmu yang baik, petani sulit mandiri.
Petani di Bali juga mengeluhkan dampak pemakaian pupuk bersubsidi. Rumput-rumput yang tidak diperlukan justru muncul di sekitar lahan pertanian yang menggunakan pupuk bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi IV Firman Soebagyo pun meminta Kementan untuk memperketat pengawasan peredaran pupuk. Masih ditemukan penebusan pupuk urea dengan sistem paket. Selain itu penunjukan ditributor juga perlu lebih selektif. Ada indikasi monopoli. "Jadi petani harus menebus beberapa jenis pupuk lain yang tidak diperlukan," katanya.
Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian, Gatot Iryanto membantah telah terjadi kelangkaan pupuk. Kendala yang sesungguhnya terjadi yaitu banyak bupati yang belum menerbitkan peraturan untuk mengedarkan pupuk. "Kalau bupati dan gubernur belum menerbitkan peraturan, kita bisa apa? Kalau dipaksakan berarti pupuk itu ilegal," katanya.
Gatot mengaku telah menyurati Gubernur dan bupati agar segera melakukan penyaluran pupuk. Jumlah pupuk yang akan disalurkan tahun ini mencapai 7,78 juta ton. Lalu untuk daerah bencana, pupuk bisa langsung disalurkan oleh produsen pupuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
