REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dinilai bisa menjadi induk badan usaha milik negara (BUMN) pertambangan. Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu berpendapat, proses peralihan tidak akan menurunkan produksi.
''Tidak ada yang rumit dalam pengoperasiannya,'' kata dia kepada ROL, Selasa (10/12).
Menurut Said, ketika sudah beralih menjadi BUMN, PT Inalum bisa digadang-gadang menjadi induk dari BUMN pertambangan. Semisal, PT Bukit Asam Tbk, PT Antam Tbk, dan PT Timah Tbk.
Dia menerangkan, dengan menjadi induk BUMN pertambangan, sektor pertambangan pemerintah akan lebih kuat. Selain itu juga agar 100 persen wilayah pertambangan nasional (WPN). Tujuannya, agar bisa tercapai cita-cita Indonesia Resource Cooperation atau penggabungan BUMN pertambangan.
Pemerintah, kata dia, harus memaksimalkan empat potensi besar PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Empat potensi itu, pembangkit listrik, kawasan industri di Kuala Tanjung, pabrik, dan bahan baku.
Sebagai kawasan industri, Said mengklaim, bisa lebih efektif daripada Semang Kei. Alasannya, lebih dekat dengan akses transportasi atau pelabuhan. Alhasil, kegiatan perekonomian bisa lebih hemat dan efektif.
Said mengatakan, pemerintah daerah harus membayar untuk mendapatkan saham. Alhasil, tidak otomatis sahamnya ada yang dimiliki pemda. Pasalnya, untuk menasionalisasi PT Inalum bukan dana milik Sumatera Utara saja akan tetapi seluruh rakyat Indonesia.
PT Inalum memiliki kapasitas produksi alumunium ingot sebesar 225 ribu ton per tahun dan PLTA 603 mega watt (MW). Pemilikan saham Indonesia sejak 10 Februari 1998 sebanyak 41,1 persen dengan nilai 378,5 juta dolar AS, dan NAA 58,9 persen dengan nilai 541,9 juta dolar AS.
Inalum pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri peleburan alumunium dengan investasi sebesar 411 miliar yen. Produk Inalum diekspor ke Jepang dan sebagian dipasarkan dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika