REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri membutuhkan political will (kemauan politik) dari seluruh pengampu kebijakan. Apalagi ditambah fakta alokasi belanja subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat membuat pengembangan EBT menjadi tidak menarik.
"Intinya sekarang political will. Mau gak kita berubah ke energi yang lebih terbarukan? Itu saja," ujar Wakil Menteri Keuangan II Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Senin (7/10).
Menurut Bambang, peralihan dari sumber energi fosil seperti bahan bakar minyak (BBM) ke sumber EBT seperti gas tidaklah mudah. Dalam penyaluran gas hingga ke tangan konsumen, dibutuhkan beragam infrastruktur antara lain pipa hingga stasiun gas. "Itu harus ada rencana jangka panjang," ujar Bambang seraya menyebut besarnya belanja subsidi BBM telah membuat konsumen hingga investor enggan beralih ke sumber EBT.
Dari tahun ke tahun, alokasi belanja subsidi energi dalam APBN terus meningkat. Dalam APBN-P 2011, alokasinya tercatat Rp 255,6 triliun (Rp 165,1 triliun subsidi BBM dan Rp 90,44 triliun subsidi listrik). Besarannya meningkat dalam APBN-P 2012 menjadi Rp 306,47 triliun (Rp 211,89 triliun subsidi BBM dan Rp 94,58 triliun subsidi listrik).
Pada APBN-P 2013, pagu subsidi energi Rp 299,829 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari subsidi BBM Rp 199,85 triliun dan subsidi listrik Rp 99,97 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
