REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mewacanakan pemberlakuan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dengan kartu (nontunai). Pembelian dengan kartu diharapkan dapat mengidentifikasi pembeli dan kuantitas bensin yang dibelinya. Bank Indonesia (BI) menyambut hal tersebut, tetapi BI mensinyalkan hal tersebut akan sulit dilakukan.
"Pertanyaannya apakah mereka bisa cek rekening? Darimana aksesnya?" ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi Johansyah, Rabu (25/9).
Ia menjelaskan bahwa saldo rekening bersifat sangat rahasia. "Bila ada kasus, baru bisa minta ke PPATK," tambah dia.
Sistem pembelian BBM dengan nontunai akan dilakukan melalui e-money dan kartu debit. Masyarakat di daerah akan mengalami kesulitan karena beberapa daerah tidak memiliki cabang bank. "Cabang bank belum ada di Halmahera misalnya, bahkan di Bogor itu ada juga kecamatan belum ada," ujar dia.
Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, aturan pembelian BBM dengan cara non tunai ini jadi prioritas pemerintah. Bahkan aturan ini dapaat dijalankan terlebih dulu dari kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi dengan pemasangan alat bernama RFID (Radio Frequency Identification), di seluruh SPBU dan kendaraan. "Jadi kalau beli bensin tidak pakai tunai lagi, pakai kartu jadi ada data yang bisa identifikasi siapa yang beli bensin di luar kewajaran," ujar Bambang.
Pembelian BBM lewat nontunai akan didahulukan karena investasinya lebih murah dan tidak membutuhkan teknologi tinggi. "SPBU sekarang semua harus ada. Dia kan unit bisnis. Transaksi ke banknya mudah. Jadi untuk keperluan customer ditambah," kata dia.
Untuk mekanismenya, Bambang mengatakan dari rekening dapat dilihat informasi SPBU dan transaksinya. "Jadi kalau suatu saat ada pembatasan bisa diliat dari situ," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
