Kamis 19 Sep 2013 14:33 WIB

DPR-RI Usulkan Produksi Tunggal untuk ASEAN

Marzuki Alie
Foto: Antara/Rosa Panggabean
Marzuki Alie

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengusulkan pembicaraan tentang adanya produksi tunggal untuk negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sehingga pasar di kawasan ini jangan sampai dikuasai oleh negara-negara bukan anggota perhimpunan. "Jangan sampai pasar yang besar ASEAN ini dimanfaatkan justru oleh negara-negara non ASEAN, karena itu kami masukkan dalam satu agenda tentang ekonomi," kata Ketua DPR-RI Marzuki Alie dalam keterangan persnya dari Brunei Darussalam, Kamis (19/9).

Sebelumnya, Ketua DPR-RI Marzuki Alie menyatakan pihaknya mengusulkan bidang ekonomi dan sosial pasca 2015 untuk dijadikan pembahasan utama dalam Sidang Umum Parlemen se-ASEAN saat menghadiri pertemuan executive committee, The 34th General Assembly ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Kamis (19/9). Usul tersebut ternyata mendapat dukungan dari semua anggota.Tema dalam sidang kali ini adalah bagaimana kita merealisasikan komunitas ASEAN 2015.

"Dalam konteks itu ada beberapa hal yang kami sampaikan yang mungkin terlupakan. Dalam bidang ekonomi, ada dua proposal yang kami sampaikan, dalam bidang sosial ada satu yang kita sampaikan," kata Marzuki.

Usul DPR terkait bidang ekonomi antara lain mengenai kebersamaan. Menurut Marzuki Alie, karena warga seringkali tidak menyadari bahwa ASEAN memiliki pasar yang besar dan potensial. "Kita tidak menyadari bahwa ASEAN punya pasar yang besar, kita hanya berbicara pasar di 2015, padahal saat itu terjadi arus besar barang, arus jasa dan sebagainya. Kita tidak sadar bahwa kita akan menjadi pasar yang sangat potensial," ungkapnya.

Sementara itu menurut Marzuki, DPR menyadari dari sisi politik bahwa pelanggaran HAM relatif tidak dibicarakan dalam konteks ASEAN, tetapi bila melihat dari sisi bisnis masih banyak pekerja yang tidak dihargai hak asasinya, sehingga hal tersebut tetap diusulkan dalam agenda yang dibicarakan. "Terkait dengan bisnis, kami melihat bahwa masih banyak HAM yang pekerjanya itu tak dihargai, makanya, itu kami usulkan masuk dalam agenda yang dibicarakan. Kita sepakat untuk dibahas adalah bagaimana kita menghadapi tantangan pasar di 2015," paparnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement