REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memangkas perizinan usaha secara besar-besaran. Terutama perizinan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Pemangkasan itu dilakukan untuk mempercepat realiasasi investasi. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan memangkas 69 kelompok perizinan menjadi hanya delapan kelompok perizinan. Dikatakannya, 69 kelompok perizinan itu jika ditotal mencakup 282 perizinan yang ada diseluruh institutsi kementerian dan lembaga.
“Dari 69 kelompok perizinan, kita cut jadi 8 kelompok saja. Ini yang akan kita tuntaskan sampai dengan Oktober. Sementara untuk perizinan ekspor-impor dulu, setelah selesai baru ke bagian lain,” katanya, Rabu (18/9) malam.
Menurut Hatta, perizinan yang dipangkas itu terkait survei awal, eksplorasi, pengembangan, eksploitasi serta pasca operasi. Ia mengatakan untuk sector hulu migas terlalu banyak perizinan yang sebenarnya bisa dihilangkan. Contohnya, perizinan melintas kereta api, izin melintas hutan, izin melintas sungai, hingga izin melintas danau. Belum lagi untuk membuat SPBG dan SPBU membutuhkan 17 izin, untuk eksplorasi migas membutuhkan 25 izin, dan untuk produksinya membutuhkan 25 izin.
“Begitu banyak perizinan, kan bisa kita hilangkan. Beberapa dikelompokan agar menjadi lebih ringkas. Prinsipnya, seluruh perizinan yang tidak diatur oleh peraturan-peraturan di atasnya, kita pangkas kecuali kalau diatur UU,” katanya.
Kementerian Perekonomian, lanjut Hatta, akan melakukan terobosan dengan menerapkan sistem pelayanan satu atap. Saat ini, kata Hatta, upaya tersebut sudah sampai pada Service Level Agreement (SLA) lintas sektor.Dengan sistem pelayanan satu pintu ini, seluruh sektor yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perizinan, wajib untuk melimpahkan kepada pelayanan terpadu satu pintu. Pemerintah juga akan membentuk tim pertimbangan yang akan memantau upaya penyederhanaan perizinan tersebut dan melakukan pantauan terhadap kinerja pelayanan terpadu satu pintu serta pengawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
