REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah merencanakan penerapan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum dengan memakai kartu atau secara nontunai mulai 2014. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan pemakaian kartu tersebut bertujuan mengetahui secara pasti penyaluran BBM bersubsidi. "Dengan demikian, kartu ini juga mencegah penyalahgunaan BBM subsidi," katanya di Jakarta, Jumat (13/9).
Ia mencontohkan, kalau data penjualan SPBU sebesar 5.000 liter, sementara kartu BBM hanya tercatat 4.000 liter, ada selisih 1.000 liter yang berpotensi disalahgunakan. Namun, kalau kartu BBM sudah diterapkan, maka potensi penyalahgunaan tersebut bisa dicegah.
Menurut Susilo, sebagai pelaksana proyek tersebut adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan bank seperti Mandiri, BNI, BRI, atau BCA. Dengan bekerja sama bank, maka proyek kartu BBM tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya.
Ia juga menambahkan, proyek tersebut akan saling melengkapi dengan program pemantauan dan pengendalian yang kini tengah dikerjakan PT Pertamina (Persero). Jadi, lanjutnya, nanti ada dua sistem pemantauan yakni dari depo ke SPBU dan kemudian kendaraan oleh Pertamina dan kartu BBM oleh BPH Migas. Menurut dia, pemerintah akan menguji coba terlebih dulu pemakaian kartu BBM di Bali, Batam, dan Jabodetabek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika