REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Para perajin tahu tempe di Kota/Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah segera mengendalikan harga kedelai yang makin mahal harganya. Pasalnya, kenaika harga menyebabkan ratusan perajin tahu tempe terpuruk dan usahanya terancam gulung tikar.
‘’Pemerintah harus serius membantu mengatasi masalah ini,’’ ujar Koordinator Komunitas Perajin Tahu Tempe Kabupaten Sukabumi, Dadang Jamaludin, Ahad (25/8). Jika tidak segera dikendalikan, maka perajin tempe tahu akan berhenti beroperasi.
Menurut Dadang, kenaikan harga yang dipicu melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ini seharusnya sudah diantisipasi sejak awal. Namun sayangnya, pemerintah tutup mata terhadap permasalahan ini.
Dari pantauannya, kata Dadang, harag kedelai saat ini sudah menembus Rp 9.000 per kilogram (kg). Padahal, sebelumnya hanya mencapai Rp 7.000 per kg. Lonjakan ini, ujar Dadang, jelas berpengaruh pada biaya produksi dan menyebabkan keuntungan makin kecil. Untuk bertahan, saat ini kebanyakan perajin mengurangi jumlah produksi dan mengurangi ukuran tempe tahu.
Perajin tahu tempe lainnya di Kota Sukabumi, Muhammad Badar berharap Badan Urusan Logistik (Bulog) segera turun mengendalikan harga kedelai di pasaran. Terlebih, Bulug telah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga kedelai.
Badar menerangkan, kenaikan harga kedelai juga dipengaruhi dengan belum maksimalnya produksi kedelai lokal. Infomasi yang diperolehnya, produksi kedelai lokal di Sukabumi hanya dilakukan pada Juni lalu dan tidak dilakukan secara berkesinambungan.
Kepala Bidang Usaha Kecil, dan Menengah (UKM), Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Diskoperindagsar) Kabupaten Sukabumi, Agus Ernawan mengatakan, pemkab sudah banyak menerima keluhan dari para perajin tempe tahu. ‘’Keluhan ini harus segera ditindaklanjuti pemerintah,’’ ujarnya.
Ditambahkan Agus, perajin tahu tempe selama ini memang mengandalkan pasokan kedelai dari impor. Sementara hanya sebagian kecil lainnya berasal dari kedelai lokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika