Rabu 21 Aug 2013 18:36 WIB

BI Siap Stabilkan Rupiah

Rep: Muhammad Iqbal/ Red: Fernan Rahadi
Rupiah
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Rupiah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) akan terus berupaya untuk menjaga agar nilai tukar rupiah berada dalam fundamental ekonominya.  Selain itu, BI juga akan menjaga agar nilai tukar rupiah mampu mewujudkan terwujudnya neraca pembayaran Indonesia yang lebih sehat.  Salah satu upaya BI adalah melakukan intervensi ke dalam pasar. 

"Kalau ditanya bentuk intervensi, kalau diperlukan kita akan melakukan intervensi.  Atau mungkin saja jika diperlukan kita melakukan pembelian surat utang negara.  Itu adalah bentuk upaya menstabilkan nilai tukar rupiah," ujar Gubernur BI Agus Dermawan Wintarto Martowardojo kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (21/8) sore. 

Dalam dua hari terakhir terhitung kemarin, BI telah membeli surat utang negara sebesar Rp 2,6 triliun.  Sedangkan selama 2013, BI telah membeli sekitar Rp 31 triliun.  Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam kurs tengah BI, Rabu (21/8), tercatat Rp 10.723 per dolar AS.  Nilai ini melemah 219 poin dibandingkan kurs sehari sebelumnya Rp10.504 per dolar AS. 

Sementara dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia, IHSG, Selasa (20/8), ditutup pada posisi 4.218,45 poin atau menguat 87,13 poin dibandingkan penutupan sehari sebelumnya.  Agus menjelaskan, tekanan terhadap nilai tukar dan pasar modal akhir-akhir ini harus diwaspadai.  Namun harus diingat bahwa tertekannya dua aspek itu akibat kondisi di dunia, khususnya di Amerika Serikat yang hendak menurunkan stimulus moneter. 

Rencana AS tersebut bergulir dan berimbas pada semua negara, khususnya negara-negara emerging market.  "Jadi ini yang terjadi," kata Agus.  

Mantan menteri keuangan ini menambahkan dari sisi internal, tekanan terdapat pada neraca pembayaran Indonesia, khususnya defisit transaksi berjalan.  Selain kebijakan-kebijakan yang telah dipaparkan di atas, Agus mengatakan BI akan terus merespon kondisi perekonomian yang ada dengan berbagai bauran kebijakan termasuk kebijakan makroprudensial.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement