REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengatakan ditinjau dari aspek ekonomi makro, jatuhnya Thailand ke dalam jurang resesi tidak terlalu besar dampaknya kepada Indonesia. Meskipun begitu, Destry menuturkan dari aspek sentimen, sentimen negatif dari perkembangan tersebut bisa saja memengaruhi persepsi investor.
Kejatuhan Thailand ke dalam jurang resesi berujung pada pelemahan nilai tukar mata uang baht atas dolar AS. Terbaru, nilai tukar baht melemah 0,9 persen menjadi 31,66 baht per dolar AS. Ini merupakan level terendah sejak Juli 2012 yaitu setara 31,76 baht per dolar AS. Indeks Thailand SET pada perdagangan Senin (19/8), merosot menjadi 1.357,66 dan merupakan nilai indeks yang terendah sejak Desember 2012. Badan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand telah merevisi pertumbuhan negeri gajah putih dari 4,5 sampai 5,2 persen menjadi 3,8 sampai 4,3 persen.
Sejumlah analis memperkirakan perlambatan pertumbuhan masih akan terjadi. Pelemahan ekspor menjadi salah satu penyebab. Selain itu, lemahnya permintaan domestik turut mendorong terdorongnya negeri gajah putih ke jurang resesi.
Destry mengaku lebih mengkhawatirkan resesi yang tengah melanda India. Hal tersebut disebabkan kemiripan antara perekonomian India dengan Indonesia. Selain itu, hubungan perdagangan Indonesia dengan India pun relatif tinggi. Khususnya pada komoditas seperti batu bara hingga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). "Artinya kalau India makin memburuk maka persepsi investor bisa sama untuk Indonesia," ujarnya kepada ROL, Rabu (21/8).
India mengalami sejumlah permasalahannya seperti dari sisi defisit neraca transaksi berjalan, perlambatan pertumbuhan hingga kenaikan indeks harga konsumen alias inflasi. Pada Juli silam, inflasi melonjak hingga 9,64 persen year on year. Selain itu, produksi industri mengalami penurunan sebesar 2,2 persen per Juli lalu. Perdana Menteri India Manmohan Singh meyakini penurunan, khususnya pada pertumbuhan ekonomi tidak akan bertahan lama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika