REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi mogok yang dilakukan sejumlah perusahaan yang terkait dengan aktivitas kegiatan ke Pelabuhanan Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah akibat dari protes yang dilakukan sejumlah asosiasi terhadap PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
"Ada indikasi kuat Pelindo I, II, III, dan IV melakukan pengembangan usaha," kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Sudirman, kepada Antara di Jakarta, Senin (3/6).
Menurut Sudirman, pengembangan usaha seperti di berbagai bidang terkait aktivitas kepelabuhanan seperti di angkutan darat dikhawatirkan akan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut, lanjutnya, karena selama ini telah terdapat perusahaan angkutan darat baik dari Organda maupun Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel).
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Iskandar Zulkarnain juga menyesalkan adanya pengembangan usaha yang akan menjurus kepada tindakan monopoli bisnis di pelabuhan yang terdapat di berbagai daerah seperti di Tanjung Priok. Untuk itu, ia menginginkan agar pihak Pelindo segera berkoordinasi dengan pihak swasta agar berbagai perusahaan swasta terkait aktivitas kepelabuhanan juga tidak akan bangkrut akibat rencana usaha Pelindo.
Menurut dia, sejumlah asosiasi yang ikut mogok antara lain Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA). Pihak asosiasi, ujar dia, menunggu adanya penyelesaian yang ditawarkan oleh pemerintah karena aksi mogok diperkirakan dapat mengakibatkan nilai kerugian hingga triliunan rupiah per hari.
Sudirman juga mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan agar segera terlibat untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Agar Menteri BUMN menginstruksikan kepada Pelindo untuk tidak melakukan investasi atau kegiatan angkutan di Pelabuhan," katanya.
Sementara itu, PT Pelindo II akan memberikan keterangan terkait aksi mogok para perusahaan jasa kepelabuhanan swasta yang tergabung dalam berbagai asosiasi. Keterangan yang akan disampaikan pada Senin (3/6) sore ini selain dihadiri pihak Pelindo rencananya akan dihadiri pula oleh Kepala Operator Pelabuhan Sahat Simatupang, Ketua Organda Eka Sari Lorena, Wakil Ketua INSA Anwar Sata, dan Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro.
Kegiatan bongkar muat terhenti
Tak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, aksi mogok serupa juga berlangsung di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Ratusan awak angkutan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap PT Pelindo III.
Aksi di Dermaga Pelabuhan Dalam, Senin, dengan menjajar puluhan truk serta alat berat sebagai bentuk protes. Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia cabang Pelabuhan Tanjung Emas Romulo Simangunsong menilai PT Pelindo III tidak taat pada aturan dengan mengoperasikan usaha bongkar muatnya sendiri tanpa izin. "Padahal, seluruh perusahaan bongkar muat yang ada di Jawa Tengah sudah memiliki izin," tegasnya.
Menurut dia, usaha bongkar muat milik PT Pelindo III sudah beroperasi sejak 2011. "Pelabuhan Tanjung Emas terbuka untuk siapa saja. Kalau memang mau membentuk usaha bongkar muat, Pelindo tetap harus memiliki izin," tambahnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, selama belum berizin, seluruh kegiatan bongkar muat yang dilakukan harus berhenti. Selain itu, para awak angkutan pelabuhan tersebut juga meminta penghapusan pungutan liar yang selama ini terjadi. "Segala jenis pengutan, jika tidak ada dasar hukumnya, berarti pungli," kata Romulo, menandaskan.
Sementara itu, aktivitas di Pelabuhan Tanjung Emas tidak sepenuhnya lumpuh. Kegiatan bongkar muat sebagian masih berjalan, terutama di dermaga pelabuhan dalam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika