REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengusulkan agar subsidi bahan bakar minyak dihapuskan. Karena, maraknya penyelundupan BBM selama ini. Subsidi BBM dinilai salah sasaran sebab penikmatnya adalah golongan menengah ke atas.  

Bagaimana tanggapan pemerintah terkait usulan tersebut? Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Luky Alfirman menyatakan, penghapusan subsidi BBM dapat mengakibatkan dampak masif bagi perekonomian nasional. "Gejolak ekonominya besar. Makanya kita lakukan secara bertahap," kata Luky, Jumat (24/5).  

Ekonom Universitas Atmajaya Agustinus Prasetyantoko menambahkan penghapusan subsidi BBM sulit dilakukan selama pemerintah tidak memiliki keberanian. Pemerintah, ujar Prasetyantoko, membuat konsensus dengan DPR agar tidak mendapatan serangan yang besar apabila kebijakan itu diambil.  

"Kalau menurut saya sih poinnya lebih ke situ," kata Prasetyantoko.  Sebagai catatan, dalam APBN 2013, belanja subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 193,8 triliun dengan kuota 46 juta kiloliter. Namun, dalam RAPBNP 2013, beban itu diproyeksikan meningkat menjadi Rp 209,9 triliun dengan kuota 48 juta kl.  

Prasetyantoko menjelaskan, realisasi belanja subsidi memang akan terus mengalami peningkatan. Hal ini seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran enam persen.  

Untuk mencegah agar realisasi kuota melebihi ketetapan, ia menyebut perlunya mitigasi melalui pengendalian dan menaikkan harga.  Kecenderungan konsumsi meningkat tetap ada, sehingga kedua solusi itu belum menyelesaikan masalah konsumsi. "Tapi, beban anggarannya kan lebih bisa ditangani karena bebannya tak terlalu besar."

Ikuti Whatsapp Channel Republika