REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo memiliki lima fokus yang akan ia lakukan selama periode jabatannya. Salah satu fokusnya adalah untuk memperkuat dan meningkatkan fungsi kebanksentralan dari BI untuk area-area pengembangan perbankan syariah, inklusi keuangan, dan hubungan internasional.
"BI akan fokus mendorong pergerakan ekonomi Indonesia yang baik, pengembangan UKM, dan iklim investasi secara umum," ujar Agus dalam konferensi pers yang digelar usai pelantikan Gubernur BI di Mahkamah Agung (MA), Jumat (24/5).
Agus mengatakan akan memperkuat kerangka kebijakan moneter. "Yang dimaksudkan adalah tentunya dimulai dari terus meyakinkan secara efektif dapat dilakukan peluncuran bauran-bauran kebijakan moneter, baik rupiah, tingkat bunga, makroprudensial," tambahnya.
Kebijakan moneter tersebut bertujuan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan target inflasi. BI akan bekerja sama dengan otoritas fiiskal, sektor riil, baik di pusat maupun daerah untuk mengupayakan pencapaian inflasi. BI juga akan memperkuat kerangka kebijakan moneter untuk membuat pasar uang dan pasar devisa lebih terpercaya.
Fokus BI yang ketiga adalah terus mendorong perkuatan stabilisasi sistem keuangan. "Kami yakinkan bahwa stabilitas sistem keuangan akan dijaga, tapi BI harus bekerjasama dengan lembaga terkait seperti OJK, Kemenkeu, LPS, fiskal dan sektor riil," kata Agus.
BI juga terus berupaya agar Undang-Undang Jaring Pengaman Stabilitas Keuangan (UU JPSK) dapat masuk untuk dapat diandalkan ketika krisis terjadi. UU BI juga harus direvisi karena pengawasan perbankan akan dialihkan ke OJK pada awal tahun 2014.
Fokus selanjutnya adalah meyakinkan pengalihan fungsi pengawasan bank dapat berjalan dengan baik. "Sejak republik ini lahir, pengawasan perbankan ada di BI. Kita harus hati-hati dan taat azas," ujar Agus. Ia menyadari bahwa makro dan mikro ekonomi tidak dapat dipisahkan sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara OJK dan BI.
BI juga akan mendorong terwujudnya sistem pembayaran nasional yang efisien. "Teknologinya harus baik dan betul-betul merujuk pada best practice," kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
