REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan perbankan harus mengawasi kinerja dari anak usahanya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.
"Perhatian bank terhadap anak usaha itu tidak bisa dipisahkan. Karena ada salah satu bank besar, yang tidak perlu disebutkan namanya, didenda sangat besar karena perilaku anak usaha yang dinilai menjual produk dengan cara melanggar ketentuan," kata Muliaman dalam Seminar Indonesia Banking Expo 2013 bertema Masyarakat Ekonomi ASEAN Perdagangan dan Investasi, di Jakarta Convention Center, Kamis (23/5).
Dia mengatakan saat ini hampir setiap bank memiliki anak perusahaan dalam berbagai bentuk perusahaan keuangan antara lain, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan perusahaan investasi. Dia menjelaskan, ketika anak usaha perbankan terkena masalah, maka bank sebagai perusahaan induk mau tidak mau memberikan bantuan pendanaan terhadap anak usahanya, sehingga bank terkena dampak dari perilaku anak usahanya.
OJK menurut dia, memiliki otoritas untuk melakukan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam mengawasi perbankan dan anak usahanya. OJK menurut dia, akan menempatkan masalah ini sebagai perhatian besar.
"Di London banyak juga bank yang didenda ketika anak usaha menghadapi persoalan. Dan di Indonesia sudah menjurus ke arah itu, sehingga integrasi yang sudah terjadi di Indonesia perlu terus dilakukan dan diperbaiki," kata Muliaman.
Pada bagian lain Muliaman mengatakan bahwa para pelaku sektor keuangan harus mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), antara lain dengan memperkuat permodalan dan infrastruktur. "Penguatan modal penting sebab dengan modal kecil perbankan kita tidak akan mudah bersaing dengan bank ASEAN yang ukurannya lebih besar. Dan berdasarkan ukuran skala usahanya, bank pemerintah Indonesia masih kalah dengan beberapa bank lain di lingkungan ASEAN, sehingga ini tantangan bagi kita," ujarnya.
Di sisi lain, infrastruktur pendukung sektor keuangan menurut dia, juga perlu dibangun. Contohnya dengan memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia.
"Satu fenomena menarik di Indonesia adalah kurangnya tenaga aktuaris. Hampir tidak ada lembaga pelatihan yang menghasilkan calon-calon aktuaris, padahal profesi ini diperlukan ketika nanti sektor asuransi berkembang. Dan infrastruktur pendukung, terkait juga dengan hal-hal seperti itu," papar Muliaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika