REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola impor daging sapi.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menuturkan, agar pihaknya dapat mengelola daging sapi, maka harus ada aturan-aturan yang diberlakukan, dan setidaknya Perum Bulog sudah memiliki izin. “Jadi saat ini kami menunggu dari Kementerian (pemerintah),” ujarnya di Jakarta, Ahad (19/5).

Namun, Sutarto belum dapat memastikan berapa kapasitas daging yang dapat dikelola kerena ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dia menggambarkan, kebutuhan daging keseluruhan (nasional) sebesar 400 ribu ton sampai dengan 500 ribu ton per tahun.

“Biasanya pemerintah mengimpor daging sebanyak 100 ribu ton per tahun, namun jumlah impor tahun ini turun jadi 80 ribu ton,” tuturnya.

Menurutnya, saat jumlah impor turun namun harga naik, maka persoalan ini harus dipelajari pemerintah. Dia menganalisa, mungkin ini karena ada kaitan dengan penawaran dan permintaan.

Mengenai jumlah pengelolaan daging, pihaknya mengusulkan pengelolaan sebesar 10 persen atau sekira 28 ribu ton daging sapi. Usulan itu bercermin pihaknya yang mengelola beras sebesar tujuh sampai delapan persen. Namun dia tidak memastikan usulan itu dapat diterima.“Itu kalau kita berbicara kebutuhan selama satu tahun,”ujarnya.

Saat ini pihaknya menunggu keputusan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia. Menurutnya, Dia menegaskan, ke depannya produksi di daging sapi di dalam negeri harus didorong.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia lewat Perum Bulog berencana akan mengimpor daging sapi dari Australia dan Selandia Baru sebanyak 3 ribu ton untuk menstabilkan harga daging di dalam negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika