REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingginya investasi infrastruktur di Indonesia membuat pemerintah perlu membentuk pusat investasi untuk proyek-proyek yang dikerjakan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta (Public Privat Partnership/PPP). Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia

Managing Director PT Nusantara Infrastructure Tbk Bernadus Djonoputro mengatakan skema PPP mengharuskan adanya proses persiapan proyek yang mengkaji beberapa aspek seperti pembiayaan, modal, keberlanjutan proyek, bahkan risiko politik. Hal tersebut dilakukan agar investor yang masuk merasa terjamin dengan proyek yang mereka danai.

Skema PPP yang ada saat ini masih jauh dari sempurna. Pasalnya tidak ada executive order yang menimbulkan perdebatan pembahasan sehingga berdampak pada lambatnya penyelesaian proyek," kata Bernadus usai menjadi pembicara dalam forum Nusantara Infrastructure Dialogue Series, Kamis (16/5).

Kekurangan lain adalah tidak adanya studi kelayakan (feasibility study) terkait proyek-proyek yang sudah ada. Sehingga seluruhnya harus dikerjakan cukup lama dan memakan dana besar. Hal ini membuat beberapa proyek infrastruktur di Indonesia mandek.

Oleh karena itu ia meminta pemerintah memiliki lembaga sendiri berupa PPP Center untuk memperlancar proyek-proyek di Indonesia. "Ini penting sekali bagi percepatan infrastruktur di Indonesia," katanya.

Bernardus menambahkan dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia perlu ada inovasi-novasi dan teknologi terbaru. Pembangunan infrastruktur mendatangkan tantangan bagi Indonesia. Apalagi dengan berkembangnya wilayah urban, pelaku usaha dan pemerintah perlu menemukan solusi inovatif dalam membangun kota yang layak tinggal.

Infrastruktur perlu segera mengaplikasikan model desain teknologi demi mengatasi masalah-masalah seperti efisiensi, sumber daya alam dan lingkungan. "Dan yang juga tidak kalah penting adalah persoalan untuk mendapatkan model pembiayaan untuk pendanaan proyek," kata Bernardus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika