REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan pembentukan bank BUMN syariah yang berdiri sendiri diperlukan sebagai salah satu langkah strategis, seiring adanya liberalisasi sektor perbankan dalam implementasi inisiatif Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015-2020.
"Penguatan penguasaan BUMN di sektor perbankan perlu dilengkapi dengan kehadiran bank BUMN syariah," kata Halim dalam sambutannya di acara Forum Diskusi Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) bertema 'Menanti Bank BUMN Syariah' di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (8/5).
Menurut Halim, pertumbuhan aset perbankan syariah nasional saat ini cukup baik, yakni pada Maret 2013 mencapai 37,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 214,5 triliun, atau melebihi perbankan konvensional dan perbankan syariah secara global.
"Tingginya pertumbuhan perbankan syariah ini, serta kontribusi positif terhadap sektor produktif perekonomian bangsa tidak terlepas dari ekspansi perbankan syariah pascaberlakunya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," ujar dia.
Halim menekankan, meskipun kondisi perbankan syariah domestik cukup baik, namun terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, antara lain skala aset bank syariah umumnya nisbi kecil, hanya ada dua bank syariah dengan ukuran aset di atas Rp 40 triliun, serta fokus layanan yang diberikan juga masih terbatas pada segmen ritel termasuk UMKM dan konsumer. "Sementara di tingkat ASEAN, terdapat lebih dari satu bank syariah negara tetangga dengan skala aset di atas Rp175 triliun, dengan segmen layanan lebih variatif dan operasional yang lebih efisien," paparnya.
Halim menilai kesenjangan tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Dia menyayangkan apabila saat MEA 2015-2020 bank syariah asing justru mengeksploitasi celah pasar potensial bagi pengembangan bank domestik, termasuk bank BUMN.
"Maka penguatan BUMN perlu dilengkapi kehadiran bank BUMN syariah. Bank syariah yang disokong jaringan bisnis BUMN dan dukungan modal kuat, diharapkan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan bank-bank syariah yang ada saat ini, baik untuk menarik dana investasi maupun menyalurkan pembiayaan, termasuk yang melibatkan pihak asing/lembaga keuangan internasional," terangnya.
Halim menilai, dari sisi teknis pembentukan bank BUMN syariah, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seluruh pihak. Faktor itu antara lain, belum adanya bank syariah nasional yang masuk kategori Buku III atau modal berada di atas Rp 5 triliun. Saat ini, ungkapnya, baru tiga bank umum syariah yakni BSM, Bank Muamalat Indonesia, dan BNI Syariah yang masuk dalam kategori Buku II, sedangkan dua bank umum syariah yakni BRI Syariah dan Maybank Syariah hampir mencapai Buku II.
Dia mengatakan pembentukan bank BUMN syariah diharapkan dapat memperluas layanan perbankan syariah pada sektor ritel, UMKM dan sektor prioritas seperti pertanian. Keberadaan bank syariah milik pemerintah menurutnya, juga dapat diarahkan untuk mengembangkan potensi penggunaan skim syariah pada segmen berbeda, antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan atau memfasilitasi aktivitas korporat BUMN, atau mengembangkan skim syariah yang potensial mendorong penciptaan lapangan kerja dan kegiatan usaha.
"Pembentukan bank BUMN syariah diharapkan dapat memperbesar dan memperkuat industri perbankan syariah yang telah terbukti berkontribusi menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional, menjadi alternatif penempatan treasury perusahaan BUMN atau lembaga negara lain, serta menjadi media pelayanan kebutuhan jasa transaksi keuangan seperti payroll dan lainnya sesuai prinsip syariah," tuturnya.
Terkait pembentukan bank BUMN syariah, Halim mengaku mendukung hal tersebut, namun dia menilai akan lebih realistis apabila pembentukannya dilakukan dengan mengkonsolidasikan terlebih dulu strategi bank-bank BUMN syariah yang ada saat ini. "Kelemahan bank syariah saat ini biaya operasional tinggi. Menurut saya akan lebih realistis konsolidasi strateginya lebih dulu, karena ini bicara bank-bank BUMN yang sudah Tbk. Misalnya dengan penyatuan teknologi informasi agar lebih murah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika