REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi bakal meningkatkan impor. Bahkan jika pemerintah jadi meminta kuota BBM bersubsidi dari 46 juta kiloliter (KL) menjadi 49 juta KL, maka akan ada tambahan impor hingga 3,5 juta KL lagi di 2013 ini.
Hal ini ditegaskan Direktur BBM Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto pada ROL, Kamis (25/4) "Kalau kurang ya kita tambah lagi impornya," katanya.
Impor tak bisa dibendung mengingat kapasitas kilang domestik yang sama sekali tak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dikatakannya kapasitas kilang saat ini saja hanya mampu memproduksi 34 juta KL, dari total kuota 46 juta KL.
"Padahal, (kalau tanpa penambahan) jadi kita harus impor 12 juta KL," ujarnya. Dengan tambahan kuota yang diminta itu, maka impor BBM bersubsidi bisa mencapai 15,5 juta KL.
Sementara itu, tambahan kuota BBM bersubsidi bakal menjadi tanda bahaya untuk neraca perdagangan Indonesia. Pasalnya, impor BBM akan semakin meningkat dan menyebabkan nilai ekpsor impor tak seimbang.
"Sudah dipastikan impor akan semakin besar. Ini akan membuat neraca perdagangan semakin defisit," jelas Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto.
Persoalan kilang tak mampu mencukupi kebutuhan BBM per hari masyarakat menjadi penyebab. Belum tersedianya energi lainnya yang bisa menggantikan BBM menjadi penyebab lain.
"Itu semua butuh waktu lama," ujarnya. Bahkan tegas dia, neraca perdagangan akan terus defisit sampai 2018.
Impor minyak mentah dan produk BBM yang terus meningkat membuat neraca perdagangan migas defisit sejak 2011. Dari 2011 hingga 2012, impor minyak tercatat naik terus masing-masing sebesar 37,102 miliar dolar AS dan 38,330 miliar dolar AS.
Ini membuat neraca perdagangan migas defisit. Di 2011 misalnya, neraca perdagangan defisit sebesar 650 juta dolar AS dan terus defisit sehingga 5,487 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika