REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pengamat ekonomi dari Universitas Riau (UNRI) berpendapat, wacana pemerintah menerapkan dua versi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan menimbulkan gejolak di masyarakat karena terjadinya disparitas harga.
"Kalau menyangkut soal BBM tidak ada kata lain selain menghapus subsidi yang selama ini diberikan pemerintah," ujar pengamat ekonomi makro UNRI Ediyanus Herman Halim, di Pekanbaru, Kamis (25/4).
Menurut Ediyanus, berbagai peraturan yang dibuat perintah pusat seperti Permen ESDM Nomor 1 tahun 2013 tetang pembatasan pengunaan premium bagi pemerintan daerah dan solar untuk industri yang tidak berjalan di Riau. "Walau ada permen, namun solar menjadi hilang dan langka di Riau karena tidak adanya aparat atau instasi yang mengawasi. Makanya lebih baik subsidi BBM itu dicabut," tegasnya.
Sehingga uang rakyat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun yang digunakan untuk subsidi BBM dapat dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur. Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) anggaran yang digunakan untuk subsidi BBM terus meningkat, seperti di 2012 sebesar Rp 219 triliun, padahal tahun sebelumnya hanya Rp 137 triliun.
"Ratusan triliun kita korbankan hanya untuk memberi kemewahan pada orang kaya. Mengapa anggaran sebesar itu tidak digunakan untuk membangun infrastuktur yang lebih baik. Seperti memperbaiki jalan, kemudian listrik dan lain sebagianya," jelasnya.
Belum lagi persoalan transportasi seperti dari Pekanbaru ke Dumai dibutuhkan waktu sampai lima jam, padahal jika kondisi jalan bagus hanya memakan waktu dua jam. "Berarti kita sudah korbankan waktu tiga jam dengan posisi kendaraan hidup dah konsumsi minyak menjadi tinggi. Jalan-jalan macet, Rp18 triliun itu dihabiskan di Jakarta hanya untuk mengantri," katanya.
Menteri ESDM Jero Wacik sebelumnya mengatakan, pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga bensin jenis premium dan solar untuk mobil pribadi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500-Rp 7.000 per liter. Sementara, harga BBM bersubsidi untuk sepeda motor dan angkutan umum tetap Rp 4.500 per liter. Kalau kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi diterapkan mulai Mei 2013, maka penghematan subsidi BBM yang didapat bisa Rp 21 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika