REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan dua harga BBM bersubsidi yang bakal diterapkan pemerintah tak akan efektif menekan anggaran. Bisa saja, aturan ini justru menaikkan anggaran subsidi yang harus dibayar pemerintah.

Pengamat kebijakan publik UI Adrinof Chaniago menilai kebijakan perbedaan harga justru membuat ekspodus besar-besaran pengguna mobil ke motor. "Kemungkinan pengguna mobil berpindah ke motor sehingga subsidi tetap naik," katanya kepada ROL, Rabu (17/4).

Pengguna mobil yang tergolong masyarakat menengah ke bawah bakal mengganti kendaraan dengan motor untuk menekan pengeluaran. Alih-alih menghemat anggaran, peningkatan pengguna motor malah berdampak pada peningkatan subsidi BBM bersubsidi.

"Kenaikan harga, justru lebih efektif dan gampang dalam penerapan," ujarnya lagi. Kenaikan 10 persen saja misalnya atau dari sekitar Rp 4.500 menjadi Rp 5 ribu, ia jamin tak akan memberatkan penduduk menengah ke bawah.

Kalau naik 10 persen, pengguna motor contohnya hanya harus membayar kenaikan Rp 500 saja untuk tiap liter bensin yang dibeli. "Dengan konsumsi satu hari dua liter, ini tak akan berasa," jelasnya.

Kebijakan ini juga dianggap lebih mampu menekan kenaikan inflasi. "Lagipula sudah saatnya masyarakat diajarkan bertanggung jawab pada energi," tegasnya.

Dalam APBN 2013, subsidi energi dipatok sebesar Rp 274,7 triliun, dengan BBM bersubsidi sebesar Rp 193,8 triliun. Anggaran ini diberikan untuk kuota BBM bersusbidi sebesar 46 juta kiloliter (KL) hingga akhir tahun nanti.

Sebelumnya di 2012, realisasi jebol hingga 141 persen dari anggaran yang ditargetkan menjadi Rp 346,4 triliun. Realisasi subsidi energi mencapai Rp 306 triliun atau 151,5 persen dari yang dianggarkan, dengan rincian Rp 211,9 triliun untuk BBM dan realisasi subsidi listrik sebesar Rp 94,6 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika