REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih terus melakukan kajian secara mendalam terhadap revitalisasi kebijakan pengendalian subsidi bahan bakar minyak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan opsi yang tersisa saat ini adalah menaikkan harga BBM bersubsidi/melakukan pengendalian dan mengurangi subsidi terhadap masyarakat mampu.

"Ini kita dalami agar menjadi lebih konkret.  Sampai sekarang masih penajaman," tutur Hatta kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/4). Opsi pengendalian subsidi BBM dengan menciptakan BBM jenis baru RON 90 (BBM dengan angka oktan 90) tidak masuk ke dalam opsi yang dikaji.

Menurut Hatta, dengan adanya RON 90 maka beban subsidi akan semakin membesar. Terlebih ada kemungkinan pengguna BBM nonsubsidi (pertamax) selama ini diperkirakan akan melakukan migrasi.  "RON 90 juga disubsidi. Nanti yang tadinya tidak diberi subsidi malah menambah beban subsidi," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut.

Hatta menjelaskan prinsip revitalisasi kebijakan pengendalian subsidi BBM adalah kebijakan yang diambil dari sisi ekonomi dapat menimbulkan dampak positif.  Kemudian dari sisi sosial, dampak terhadap masyarakat berupa inflasi yang ditimbulkan dapat terjaga.  "Intinya semua opsi kita kaji secara baik."   

Khusus untuk opsi menaikkan harga, Hatta menyebut kenaikan harga tentu akan berkorelasi pada pemberian bantuan langsung tunai. Namun, pengalokasian belanja negara untuk BLT tentu membutuhkan persetujuan DPR.  Sehingga Hatta menilai opsi itu sulit dilakukan.  "Tunggulah. Secepatnya April ini selesai pembahasannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika