REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat tertutup untuk mendengar hasil dari pembahasan kajian kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Presiden, Kamis (11/4). "Kita mendengarkan dari arahan Presiden di Bali pada 28 Maret, sekarang ini disampaikan pematangan sudah dilakukan," kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Firmanzah.
Menurut Firmanzah, rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Pertamina sebelumnya telah dimatangkan di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Saat ditanya mengenai kemungkinan kebijakan kenaikan harga BBM, Firmanzah mengatakan bahwa keputusan akhir masih dalam pembahasan. Ia juga tidak menampik kemungkinan adanya program kompensasi terkait pengurangan subsidi BBM. "Kalau pada 2005 dan 2008 kita pernah melakukan adjustment harga memang kompensasi itu dibutuhkan apapun bentuknya," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah memiliki program-program pro-rakyat antara lain beras untuk rakyat miskin, PNPM, beasiswa rakyat miskin, dan BOS. Ia juga menyebut peluang program kompensasi di bidang transportasi.
Terkait dengan antisipasi gejolak yang mungkin terjadi, Firmanzah menilai sosialisasi dan komunikasi menjadi faktor utama, namun pemerintah masih akan melihat aspek yang harus dipertimbangkan.