REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan apapun terkait belanja subsidi BBM yang tertuang dalam APBN 2013. Kebijakan terkait pengendalian konsumsi hingga menaikkan harga BBM bersubsidi sepenuhnya berada di tangan SBY.

"DPR tak terlibat dalam pengambilan keputusan. Terserah kepada presiden mau ambil kebijakan apa," tutur Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDI PerjuanganArif Budimanta kepada Republika, Rabu (10/4).  

Hal tersebut lantaran UU Nomor 19/2012 secara jelas menyebut keputusan terkait belanja subsidi BBM bergantung pada pemerintah. Pada pasal 8 Ayat 10 UU 19/2012 tentang APBN 2013 berbunyi "Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara'.

Pada APBN 2013, pagu belanja subsidi energi mencapai Rp 274,7 triliun.  Rinciannya Rp 193,8 triliun untuk subsidi BBM dan Rp 80 triliun untuk subsidi listrik. Pada APBN-P 2012, realisasi belanja subsidi energi mencapai Rp 306,5 triliun atau melonjak dari pagu Rp 202,4 triliun.

Namun, lanjutnya, keputusan apa pun yang diambil oleh SBY harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Entah itu mekanisme pengendalian konsumsi atau menaikkan harga BBM bersubsidi. 

Karena, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak kepada masyarakat miskin. Melainkan masyarakat secara keseluruhan. "Kebijakan yang diambil harus menyeluruh, tak bisa setengah-setengah."  

Ikuti Whatsapp Channel Republika