Selasa 09 Apr 2013 18:09 WIB

Menkeu: Jika Harga BBM Naik, Pemerintah Jamin Masyarakat Miskin

Rep: Muhammad Iqbal / Red: Djibril Muhammad
Menteri Keuangan Agus Martowardoyo
Foto: Yudhi Mahatma/Antara
Menteri Keuangan Agus Martowardoyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih mengkaji sejumlah opsi untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) terhadap anggaran. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus DW Martowardojo membenarkan pemerintah juga tengah mempelajari opsi menaikkan harga BBM bersubsidi. 

Jika opsi menaikkan harga diambil, Agus menjamin pemerintah berkomitmen menjaga masyarakat rentan miskin dan miskin terhindar dari shock. "Sehingga secara umum kesejahteraan mereka bisa terjaga," tutur Agus kepada wartawan selepas musyawarah nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jakarta, Selasa (9/4).

Agus mengatakan, komitmen pemerintah itu bisa dalam bentuk belanja-belanja sosial maupun belanja-belanja lain yang bisa diberikan langsung kepada masyarakat miskin.

Namun, bentuk belanja tersebut belum dapat dijabarkan Gubernur Bank Indonesia medio 2013-2018 tersebut. "Itu tidak akan untuk jangka waktu yang panjang," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan pemerintah belum memutuskan apapun terkait kenaikkan harga BBM bersubsidi. Prioritas terkini adalah pengendalian serta penghematan konsumsi BBM bersubsidi. 

Pemerintah pun belum membicarakan rentang kenaikan harga apabila opsi yang tidak populis ini diambil. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, belanja subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun. Jika pengendalian tidak dilakukan, subsidi akan melonjak hingga melebihi Rp 200 triliun.

Berdasarkan perhitungan, lonjakan satu juta kl kuota BBM, pemerintah harus mengeluarkan tambahan anggaran sekira Rp 5 triliun. Realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada kuartal pertama 2013 PT Pertamina (Persero) telah melebihi kuota yang ditetapkan. 

Berdasarkan data Pertamina, realisasi penyaluran premium telah mencapai 7,04 juta kl atau 98,3 persen dari kuota 7,16 juta kl. Sedangkan realisasi penyaluran solar melonjak menjadi 3,7 juta kl atau 105,2 persen dari kuota 3,52 juta kl.

Sehingga total premium dan solar yang disalurkan menyentuh 10,74 juta kl atau 100,6 persen dari kuota 10,68 juta kl. Sementara secara keseluruhan, kuota premium pada 2013 sebesar 29,03 juta kl dan solar 14,28 juta kl.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement