REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan telah mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengatasi subsidi BBM. Pemerintah pun terbuka dengan berbagai masukan. Namun, ada dua hal yang dikatakan Hatta bukan lagi pilihan tetapi keharusan.
"Yang bukan opsi ini adalah harus dikendalikan dan sistem informasi teknologi. Ini harus dijalankan," katanya setelah rapat bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komite Ekonomi Nasional di Bali, Kamis (28/3).
Menurutnya, untuk mencari solusi pengurangan subsidi BBM tidak mudah. Kaernanya, kajian terus dilakukan untuk mencari dampak yang paling kecil terhadap masyarakat. Karena kebijakan pengurangan subsidi BBM harus diambil dengan dampak sosial ekonomi yang rendah. "Yang harus kita ambil yang secara sosial ekonomi yang terbaik, tidak berdampak luas dan distorsi luas, serta harus menjaga inflasi agar tidak menimbulkan kemiskinan berlebihan," katanya.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah belum memiliki solusi yang diambil. Pemerintah pun masih akan mengadakan rapat untuk merumuskan secara terperinci kebijakan BBM pekan depan. "Presiden sudah memerintahkan kita harus dalam satu minggu ini menyelesaikan. Jadi jangan spekulasikan. Semua opsi harus dikaji, jangan tutup opsi apa pun untuk dikembangkan," katanya.
Yang jelas, lanjutnya, perlu langkah konkret dan nyata agar subsidi BBM bisa dikurangi. Tetapi dengan tetap memperhatikan dampak dan aspek sosial ekonomi masyarakat. "Kalau tidak ada respon apa pun dengan laju kendaraan, diperkirakan laju penggunaan kuota BBM akan selalu melampaui. Kita bertekad untuk kendalikan dan kurangi beban subsidi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika