REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- PT Telkom membidik 10-15 persen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Indonesia dapat dilayani dengan core Banking BPR Satu (sarana layanan keuangan). Menyusul keberhasilannya dalam pilot proyek sistem ini di BPR Bumikarya Pala di Jalan Kaliurang Yogyakarta.
Demikian diungkapkan Direktur Enterprise dan Wholesale Telkom, Muhammad Awaluddin seusai menandatangani kerjasama pelayanan BPR Satu dengan BPR Bumikarya Pala di Jalan Kaliurang Yogyakarta, Kamis (21/3). Sebagai pilot proyek, BPR Bumikarya Pala telah menerapkan sistem BPR Satu ini selama dua bulan sejak bulan Februari.
"Telkom memberikan layanan ini gratis selama dua bulan kepada BPR Bumikarya Pala. Membayarnya pada bulan ketiga," kata Muhammad.
Saat ini Kantor Pusat BPR Bumikarya Pala di Yogyakarta telah tersambung secara on line dengan satu kantor cabang dan dua kantor kas di Gunungkidul. Sehingga seluruh transaksi dapat dilihat secara real time di kantor pusat BPR.
Dijelaskan Muhammad, melalui sistem BPR Satu, transaksi di kantor cabang dan kantor kas dapat dilihat secara real time dari kantor pusat. "Selain itu, keunggulannya juga bisa memantau transaksi yang mencurigakan," katanya.
Sedang biaya yang dikenakan bagi BPR berdasarkan jumlah transaksi, sehingga tidak memberatkan BPR. "Setiap transaksi kita kenakan biaya Rp 1.000," kata Muhammad.
Menurut Direktur BPR Bumikarya Pala, Pramono sistem ini sangat menguntungkan BPR-nya. Karena tidak perlu jauh-jauh ke kantor cabang dan kas di Gunungkidul untuk melihat transaksi.
Selama ini, transaksi hanya dilakukan menggunakan administrasi di masing-masing kantor pusat, cabang dan kas. Sehingga jika kantor pusat ingin melihat transaksi di kantor cabang dan kantor kas harus menunggu keesokan harinya. Atau jika mau cepat ya harus datang ke kantor cabang atau kas.
Cara manual ini tentu membutuhkan tenaga, biaya transportasi dan waktu. "Sekarang tinggal memantau dari kantor pusat, tidak perlu pergi ke Gunungkidul yang jaraknya 60 km," kata Pramono.
Tiga tahun sebelumnya, Pramono telah ditawari menerapkan sistem ini dengan sistem abunemen. Namu setelah dihitung untuk satu kantor pusat, satu kantor cabang dan dua kantor kas membutuhkan dana Rp 18 juta. "Beaya sebesar itu bagi kami sangat berat," katanya.
Tahun 2013, lanjut Pramono, Telkom merevisi dengan sistem pembayaran yaitu berdasarkan jumlah transaksi. "Dalam bulan Februari lalu ada 8.500 transaksi, sehingga kami hanya membayar Rp 8,5 juta. Ini jauh lebih murah dari penawaran sebelumnya. Kita juga tidak perlu menyediakan infrastruktur," ujar Pramono.
Selanjutnya, Pramono juga mengharapkan adanya kemudahan bagi nasabah menggunakan sistem ini. "Untuk administrasi intern BPR sudah bagus. Tetapi saya mengharapkan nasabah juga bisa menikmati kemudahan bertransaksi dengan sistem ini," pintanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika