Jumat 15 Mar 2013 00:01 WIB

Sembilan Catatan untuk Deputi Gubernur BI Baru

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: A.Syalaby Ichsan
Harry Azhar Aziz
Harry Azhar Aziz

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah tiga kali gagal,  Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akhirnya berhasil memenangkan hati seluruh anggota fraksi di DPR Komisi XI.

Perry berhasil terpilih sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Budi Mulya dan mengalahkan pesaingnya Hendar yang saat ini  menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI. 

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz menjelaskan, ada sembilan poin catatan yang diamanatkan kepada Perry.

Pertama, Perry ditekankan kemampuannya dalam menggiring kebijakan makroprudensial yang dijalankan BI agar lebih berpihak kepada kepentingan petani, UMKM, sektor riil dan kepentingan ekonomi nasional.

Catatan kedua adalah kebijakan makroprudensial yang dijalankan BI harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang pro growth pro poor, dan menciptakan financial inclusion.

Ketiga, kebijakan lalu lintas devisa yang dijalankan BI harus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulatif, dan fluktuatif.

Keempat, dalam pengelolaan arus modal asing, BI harus memiliki rumusan yang mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.

Kelima, meningkatkan dan memperkuat peranan BI dalam pengelolaan dan pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah, dengan mengupayakan pembentukan direktorat yang khusus menangani permasalahan inflasi.

Keenam, memperkuat koordinasi antara BI dan pemerintah terkait pengelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara. Ketujuh, dalam hal menilai indeks kinerja utama (IKU) untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur.

Kedelapan, kebijakan moneter dan makroprudensial yang dijalankan oleh BI berpihak kepada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

Kesembilan, mengoptimalkan upaya menarik devisa hasil ekspor (DHE) untuk masuk ke perbankan dalam negeri melalui optimalisasi kebijakan DHE maupun instrumen kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement