REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pengamat Kawasan Perdagangan Bebas Abdullah Gose mengusulkan agar Bintan, Tanjungpinang dan Karimun menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan keluar dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ).

"Bintan, Tanjungpinang dan Karimun menjadi KEK, biar Batam saja yang FTZ," kata Abdullah Gose dalam Seminar Optimalisasi dan Revitalisasi Fungsi Batam Bintan Karimun sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera di Batam, Senin (4/3).

Abdullah Gose mengatakan berbeda dengan Batam, maka Bintan, Tanjungpinang dan Karimun memiliki persoalan lahan. Karena sebagian wilayahnya adalah hutan lindung. Sedangkan Batam, hampir seluruh lahan dikuasai Badan Pengusahaan Kawasan, sehingga alokasi untuk penanam modal relatif lebih mudah.

"Di Bintan ada koordinat tapi tidak ada lahan, apa bisa disamakan dengan Batam," kata dia. Menurutnya, jika Bintan, Tanjungpinang, Karimun bersama Natuna dan Lingga menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, maka akan lebih mudah pelaksanaannya.

Di tempat yang sama, Deputi V Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian RI Robert Sianipar mengatakan pelaksanaan KEK berbeda dengan FTZ (KPBPB). "Kalau KEK ada bottom up dan top down," kata dia.

Ia mengatakan Bintan, Tanjungpinang dan Karimun belum tentu mau dijadikan KEK. Dalam pembahasan sebelumnya, kata dia, sempat ditawarkan KEK, namun karena penetapan FTZ untuk 70 tahun maka kabupaten-kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau itu memilih FTZ. "Kalau KEK tidak mau dia," kata Robert.

Mengenai masalah lahan di Bintan dan Karimun, kata dia, sebenarnya pemerintah memberikan perhatian penuh kepada KPBPB Batam, Bintan dan Karimun, buktinya Presiden sudah turun ke kawasan itu dua kali. "Hanya ada beberapa hal yang tidak bisa diputuskan sendiri. Seperti masalah hutan lindung, harus ke DPR dulu," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika