REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kartel pangan tidak bisa dihindarkan selama produktivitas pangan di dalam negeri masih rendah. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan peningkatakn produktivitas pangan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah kartel.
“Kartel itu bisa diatasi dengan meningkatkan produktivitas. Selama kita masih impor kemungkinan (kartel) itu tumbuh apalagi pakai kuota,” papar JK, saat ditemui Jumat (8/2).
Ia mengatakan adanya kuota impor membuat peluang adanya kelompok tertentu dengan modal besar yang menguasai pangan mulai dari hulu ke hilir. Misalnya, jika produksi beras naik, maka tidak perlu impor. Lebih jauh, peluang kartel akan hilang. “Cara mengatasi itu ialah meningatkan produksi dalam negeri,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah/Bulog Natsir Mansyur menuturkan, kartel untuk enam komoditas pangan Indonesia diperkirakan mencapai Rp 11,34 triliun per tahun. Angka ini diasumsikan dari keuntungan Rp 1000 per kilogram komoditas pangan. Jika keuntungan lebih besar dari Rp 1000 per kg, potensi kartel diperkirakan lebih besar lagi.
Ia merinci potensi kartel itu berasal dari potensi kartel daging sapi mencapai Rp 340 miliar, daging ayam (Rp 1,4 triliun), gula kristal putih dan gula kristal rafinasi (Rp 4,6 triliun), kartel kedelai (Rp 1,6 triliun), komoditas beras (Rp 1,2 triliun) dan jagung (Rp 2,2 triliun).