REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di tahun 2013 dinaikkan mencapai Rp 36 triliun, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran KUR belum fokus. Pengamat ekonomi, Yanuar Rizky, menilai penyaluran KUR memang mudah, namun tak disertai kebijakan insentif dan disinsentif dari pemerintah.

Kondisi ini, menurutnya, terlihat dari ketiadaan sektor unggulan yang menjadi target penyaluran KUR selama beberapa tahun terakhir. "Pemerintah hanya bisa mengambil keputusan populis di lapangan. Penyaluran KUR tak fokus ke sektor unggulan," kata Yanuar kepada ROL, Selasa (5/2).

Pemerintah, ungkap Yanuar, juga tak mengebut sektor unggulan Indonesia, khususnya yang menopang ketahanan pangan. Sementara dilihat dari demografi, 60 persen penduduk Indonesia hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pengangguran kota dan penduduk miskin kota yang kini menjadi buruh pabrik, dahulunya adalah petani.

Belum lagi, lanjut Yanuar, pengangguran yang terdapat di pedesaan yang angkanya kian meninggi. Artinya, pemerintah semestinya menyalurkan KUR yang potensial menyiapkan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Tiga hal yang perlu diharmonisasikan pemerintah dalam menyalurkan KUR tahun ini, kata Yanuar, adalah mengembalikan sektor unggulan ke agraris. Kemudian penyaluran KUR untuk mendukung ketahanan pangan harus ditingkatkan. Terakhir, harmonisasi lapangan pekerjaan dengan pemerintah daerah.

"Dahulu penyaluran kredit sektor pertanian teratasi karena adanya penyuluh pertanian. Artinya, tahun ini semestinya juga ada penyuluh KUR," ujar Yanuar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika