REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perpanjangan surat perjanjian jual beli (sales purchase agreement/SPA) antara pemerintah dengan Nusa Tenggara Partnership BV terkait pembelian tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dinilai wajar. "Jika sudah jatuh tempo, sepanjang kedua pihak sepakat, tidak masalah," tutur Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasi saat dihubungi ROL, Jumat (1/2).
Sebagai catatan, SPA antara kedua pihak berakhir 31 Januari 2013. Namun, dengan adanya amandemen kelima ini, maka SPA akan jatuh tempo 26 April 2013.
Sejak kesepakatan pembelian tujuh persen saham divestasi Newmont yang bernilai 246,8 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,3 triliun ditandatangani pada bulan Mei 2011, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memperpanjang waktu SPA sebanyak empat kali. Awal November 2011, Kemenkeu meminta perpanjangan waktu SPA selama enam bulan sampai dengan 6 Mei 2012. Alasannya, Badan Pengawas Keuangan (BPK) memutuskan pembelian tujuh persen saham divestasi Newmont harus dengan persetujuan DPR.
Waktu kedaluarsa SPA kemudian diperpanjang kembali hingga 6 Agustus 2012 akibat perkara sengketa kewenangan antara pemerintah dan DPR belum diputus Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah itu, masa berlaku SPA masih diperpanjang hingga 25 Oktober 2012 setelah MK memutuskan agar pemerintah harus meminta persetujuan DPR jika ingin membeli saham divestasi Newmont.
Lebih lanjut, Achsanul meminta pemerintah segera mengajukan permohonan persetujuan pembelian tujuh persen saham Newmont kepada DPR. "Sehingga tak terus diperpanjang," ujar dia.
Terkait berlarut-larutnya proses divestasi ini, Achsanul menduga pemerintah tengah mencari sumber dana untuk menuntaskan divestasinya. Namun, jika pemerintah ingin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Achsanul menyatakan dukungannya. "Kita dari parlemen menunggu pemerintah pusat," tambahnya.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan pentingnya penguasaan tujuh persen saham Newmont oleh pemerintah pusat. Walaupun kecil dari sisi presentase, pemerintah dapat mengendalikan operasional perusahaan. "Gerakan-gerakan agar dibeli daerah wajar. Pertimbangan pemerintah pusat (mengambil tujuh persen saham Newmont) sudah jelas," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika