REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Information and Development Studies (Cides) menilai perekonomian Indonesia di tahun ini akan lebih banyak diwarnai oleh dimensi politik dibandingkan dimensi ekonomi. Titik fokus Cides berada pada para menteri ekonomi yang berasal dari partai politik.
Menteri-menteri tersebut diyakini akan memusatkan perhatiannya untuk konsolidasi menjelang pemilihan presiden 2014. Sedangkan di sisi lain, pelaku usaha dinilai tidak akan mengambil keputusan bisnis yang berani di 2013.
Demikian diungkapkan Cides dalam diskusi ekonomi bertajuk "Berkah Politik dan Ekonomi Menjelang 2014" di Jakarta, Kamis (31/1). Hadir dalam diskusi ini Profesor Riset Perkembangan Politik LIPI Indria Samego, Ekonom Cides Umar Juoro dan Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta.
Indria Samego mengatakan bagi Indonesia sebenarnya tiada tahun tanpa tahun politik. Politik menjadi bidang yang paling dominan dalam gonjang ganjing di Tanah Air. Menurutnya, hampir setiap persoalan yang rumit senantiasa dirujuk pada politik. "Seolah-olah hanya politik yang paling menentukan hidup mati negeri ini," tutur Indria.
Indria menambahkan, jelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014, suhu dan pasar politik pasti akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Puluhan ribu orang akan bertarung agar terpilih sebagai anggota legislatif. Di samping tentunya tokoh-tokoh beserta tim suksesnya menjelang pemilihan presiden.
Sementara Arif Budimanta menyebut terdapat beberapa isu politik di 2013 yang harus diwaspadai dalam kaitannya dengan perekonomian. Beberapa isu seperti pemilukada di tingkat provinsi maupun kabupaten, petinggi parpol yang tersangkut kasus hukum hingga evaluasi kabinet oleh UKP4 harus dicermati.
Meskipun demikian, Arif menilai dinamika politik yang tinggi seharusnya dibarengi dengan adanya edukasi politik. Edukasi itu tidak hanya dilakukan oleh parpol tapi juga oleh media massa. "Sehingga kesadaran berpolitik yang sehat akan mampu mewujudkan demokrasi yang ideal."
Umar Juoro menambahkan, 2013 dapat dikatakan sebagai tahun politik. Implikasinya bagi perekonomian kerap dikatakan positif mengingat adanya peningkatan pengeluaran terkait aktivitas parpol dan caleg. Namun di sisi lain, aktivitas pemerintah biasanya terganggu.
"Apalagi cukup banyak anggota kabiner bidang ekonomi adalah pimpinan partai politik," kata Umar. Menurutnya, perhatian mereka akan terpecah antara pekerjaan pemerintahan dengan pekerjaan sebagai pimpinan partai politik.
Umar memperkirakan, walaupun hiruk pikuk politik semakin meningkat di 2013, namun kegiatan ekonomi pada umumnya tidak akan terganggu. Perkiraan ini dapat terwujud dengan syarat aktivitas politik itu masih dalam batas-batas tidak merusak stabilitas keamanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika