REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo meminta kepada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) untuk fokus dalam pengendalian konsumsi atas subsidi BBM.

"Apabila pada tahun ini kembali terjadi lonjakan subsidi energi, maka akan sangat berbahaya bagi kesinambungan fiskal," kata Agus DW Martowardojo dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/1).

Menurut dia, pemerintah mengisyaratkan adanya penyesuaian atau kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini apabila upaya pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Manusia (ESDM) tidak berhasil dilaksanakan.

"Kami masih tetap mengandalkan upaya pengendalian dan belum mau mengungkapkan rencana pasti kenaikkan atau penyesuaian harga tersebut," kata dia.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan janji kebijakan pengendalian BBM oleh ESDM itu sifatnya harus terukur.

Ia memberikan contoh jika menargetkan 46 juta kl pada tahun ini tidak boleh dilampaui dengan alasan apa pun.

"Karena kalau tahun lalu 45,2 juta kl, mustahil 46, pasti lewat. Selama ini janji pengendalian bisa hemat sekian kl. Jadi perlu janji yang outputnya terukur. Kalau ternyata volumenya berlebih, berarti kebijakan tidak efektif. Jadi ESDM harus keluarkan paket kebijakan pengaturan, pembatasan yang terukur dan jelas targetnya," tegas Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika