REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) bakal menggelontorkan dana hingga Rp 100 miliar untuk mengawasi BBM bersubsidi. Badan ini berencana membuat fasilitas IT guna meminimalisir penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi.
Menurut Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng, dana ini akan diambil dari DIPA yang dianggarkan untuk BPH Migas sebesar Rp 380 miliar. "Kita akan bangun khusus teknologi informasi untuk menangkap semua penyelewengan," tegasnya, Senin (17/12).
Dipaparkannya, dengan memanfaatkan sistem IT, BPH Migas bakal mendapat data akurat. "Kita juga perlu menangkap semua datanya dong, kalau kita tidak bisa tangkap buat apa. Kita cuma tunggu laporan," ujarnya.
Sebelumnya, di 2012 ini, kuota BBM bersubsidi selalu jebol. Dari semula 40 juta kl, kuota BBM bersubsidi naik hingga 45 juta kl. Salah satu penyebab BBM bersubsidi tak pernah cukup di antaranya karena adanya penyelewengan. Pemerintah dan BPH Migas mengatakan masih sulit membendung ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
