Rabu 21 Nov 2012 21:39 WIB

Bank Dunia Utangi Indonesia untuk Kebijakan Pembangunan

Rep: Nur Aini/ Red: Chairul Akhmad
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima kunjungan kehormatan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima kunjungan kehormatan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Dunia menyepakati tiga pinjaman kebijakan pembangunan atau Development Policy Loan (DPL) baru untuk Indonesia.

DPL diberikan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan publik, meningkatkan agenda konektivitas, serta memperkuat sektor keuangan dan mempercepat laju investasi.

 

Ketiga DPL ini dikembangkan atas permintaan pemerintah Indonesia dan beranjak dari serangkaian DPL tahunan yang telah dimulai dari tahun 2004.

Melalui ketiga DPL baru ini, Bank Dunia dapat terlibat dengan sektor-sektor prioritas yang selaras dengan rencana strategis Pemerintah Indonesia. Ketiga DPL ini dirancang untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan jangka menengahnya dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

“Rangkaian DPL baru ini mewakili komitmen kami yang berkelanjutan untuk mendukung reformasi prioritas Indonesia. Suksesnya penerapan reformasi-reformasi ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen keatas, dan juga untuk meningkatkan outcome sosial dalam jangka waktu menengah,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia, Stefan Koeberle, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/11).

 

Menurutnya, ketiga DPL ini akan membantu memperkuat jajaran institusi dan sistem PemerintahPusat Indonesia, menjadikannya lebih efektif dan akuntabel. Hal ini akan membantu memperbaiki konektivitas nasional, meningkatkan kualitas belanja Pemerintah dan memperbaiki stabilitas sistem keuangan serta iklim investasi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement