REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbankan dinilai sanggup membiayai infrastruktur di tanah air. Likuiditas di perbankan dinilai masih tinggi. "Dana-dana kita sangat banyak," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, Jumat (2/11).  

Dana yang sifatnya jangka panjang, kata Halim, saat ini banyak yang ditempatkan di perbankan. Sumber dana tersebut berasal dari dana pensiun dan perusahaan asuransi. "Itu semua sumber dana jangka panjang, tapi ditempatkan ke bank karena pendalaman pasar kita belum berkembang," ujarnya.  

Meski demikian, bank tetap perlu memikirkan keberlanjutan sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka pendek seperti dari tabungan dan giro akan menimbulkan ketidakcocokan pada pembiayaan infrastruktur (miss match). Hal ini lantaran pembiayaan infrastruktur umumnya berjangka panjang.   

Perbankan sendiri menyediakan dana yang relatif tinggi untuk kredit infrastruktur. Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN BRI, Asmawi Syam mengatakan pihaknya akan menyiapkan dana jika ada proyek yang membutuhkan pembiayaan. Namun, pihaknya akan memilih proyek yang akan diprioritaskan dalam pembiayaan. 

"Infrastruktur, listrik, kalan, transportasi, pasti kami prioritaskan. Karena kalau ini jalan, otomatis trickle down effect ke UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)," ujarnya.  

Bank BRI mengalokasikan Rp 7 triliun tahun ini untuk proyek yang masuk dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembiayaan tersebut mencakup pembangunan pelabuhan dan bandara. Kredit untuk infrastruktur tersebut juga dibiayai secara sindikasi dengan bank BUMN lain. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika