REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan situasi dua kapal milik Pertamina yang sedang melintasi Selat Hormuz. Pemerintah tengah menempuh jalur diplomasi agar kapal tersebut dapat keluar dari kawasan itu dengan aman.

Penutupan Selat Hormuz terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Jalur ini merupakan salah satu titik distribusi energi paling vital di dunia.

"Yang pertama adalah menyangkut dua kapal dari Selat Hormuz yang sekarang sedang kembali. Tadi juga sudah dibahas oleh Pertamina, kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (4/3/2026).

Ia menyampaikan hal itu usai memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) atas arahan Presiden di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Rapat sekitar dua jam tersebut membahas dampak dinamika global terhadap stabilitas energi nasional.

Bahlil menjelaskan, penutupan Selat Hormuz berdampak signifikan terhadap pasokan minyak dunia. Sekitar 20,1 juta barel minyak per hari atau hampir seperlima suplai global melewati jalur tersebut.

"Di Selat Hormuz itu melewati kurang lebih sekitar 20,1 juta barel per hari. Jadi suplai global yang lewat situ sekitar 20,1 juta barel per hari," ujarnya.

Adapun ketergantungan Indonesia terhadap jalur tersebut berada di kisaran 20–25 persen dari total impor minyak mentah (crude). Selebihnya dipasok dari kawasan lain seperti Afrika, termasuk Angola, serta Amerika Serikat dan Brasil.

"Secara keseluruhan impor crude kita 20 sampai 25 persen lewat Selat Hormuz, selebihnya tidak dari sana," tutur Bahlil.

Pemerintah menyiapkan skenario mitigasi apabila ketegangan berlangsung lama. Sebanyak 25 persen pembelian crude dari Timur Tengah akan dialihkan ke Amerika Serikat guna menjaga kepastian pasokan.

Untuk produk bahan bakar minyak (BBM), Indonesia tidak bergantung pada pasokan dari Timur Tengah. Impor bensin RON 90, 93, 95, dan 98 berasal dari kawasan lain, termasuk Asia Tenggara, dengan kontrak jangka panjang.

Sementara untuk LPG, impor nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 7,8 juta ton tahun ini. Sekitar 70 persen pasokan berasal dari Amerika Serikat dan 30 persen dari Timur Tengah. Pemerintah menyiapkan opsi pengalihan tambahan guna mengurangi risiko gangguan rantai pasok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika