REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diimbau harus tetap menjadi penggerak utama, jika Indonesia ingin berdaulat dalam hal pangan. Pernyataan itu dilontarkan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Arif Budimanta.

Untuk itu, Arif berpendapat setidaknya ada empat langkah yang harus dilakukan pemerintah. "Pertama, menjadikan pembangunan pertanian dan perdesaan sebagai poros kebijakan pembangunan nasional," kata Arif dalam BlackBerry Messenger (BBM) kepada ROL, Senin (15/10). (baca: Liberalisasi Pangan Turunkan Daya Beli Masyarakat).

Kedua, pemerintah harus menyelesaikan program redistrbusi lahan kepada petani seluas 9,7 juta ha yg pernah dijadikan program pada tahun 2007 yang lalu. "Ketiga memasukkan indikator kesejahteraan petani dan nelayan di dalam UU APBN 2013 yaitu NTP (Nilai Tukar Petani) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) lebih dari 110," sebutnya.

Dan terakhir, masih kata Arif, menjadikan pengendalian harga bahan makanan/Inflasi Bahan Makanan menjadi salah satu target yang harus dicapai dalam UU APBN 2013. "Inflasi bahan makanan utama (sembako) harus kurang dari tiga persen pada tahun 2013," imbuhnya.

Arif juga mengkritik ketidakhadiran Presiden SBY dalam Hari Pangan. Menurutnya absennya SBY menunjukkan ketidakpedulian pemerintah menjadikan pangan sebagai soal hidup mati bagi bangsa ini. "Berdaulat di bidang pangan akan memulaikan petani dan memperkokoh kedaulatan bangsa," sebutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika