REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM), terutama tekstil dan produk tekstil (TPT), mengeluhkan minimnya bahan baku. Atas kondisi itu, pemerintah akan menghentikan ekspor polyester.

"Ekspor polyester harus dihentikan karena kebutuhan dalam negeri masih belum mencukupi," kata Direktur Jenderal (Dirjen) IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Euis Saedah, di Jakarta, Rabu (3/10).

Menurut dia, saat ini terjadi lonjakan harga mori, kain katun dan kain berbahan baku serat kapas. Atas kenaikan harga serta kelangkaan bahan baku ini mengakibatkan produktivitas IKM pakaian jadi serta batik terganggu.

"Akibat kenaikan bahan baku kain katun dan harga bahan penolong mengakibatkan daya saing produk menurun. Selain itu, aksesoris berkualitas masih tergantung impor, karena itu, perlu upaya kemudahan memperoleh aksesoris tersebut serta menumbuhkan industri aksesoris dalam negeri," paparnya.

Selain masalah bahan baku, lanjut Euis, IKM dihadapkan pada akses mendapatkan modal serta pangsa pasar. Selama ini, untuk askses permodalan pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan tentang permodalan dan terakhir adalah skim Kredit Untuk Rakyat (KUR).

"Masalah jaminan, kelayakan usaha dan kelengkapan administratif berupa penyusunan proposal pengajuan kredit merupakan kendala pelaku IKM. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah akan membuat lembaga keuangan mikro yang fokus pada IKM," tuturnya.

Euis menambahkan pemerintah akan membuat terminal bahan baku untuk IKM. Hal tersebut untuk mendukung IKM agar mempunyai daya saing dengan produk impor. "Pemerintah akan mencari investor agar terminal bahan baku IKM dapat terealisasi," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika