REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggaran Kementerian BUMN hingga akhir Agustus 2012 baru terserap sebesar Rp 45.321 miliar atau sebanyal 40,7 persen dari pagu Rp 112,26 miliar. Hal tersebut Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
Ia mengatakan, apabila memperhitungkan potensi tagihan-tagihan dalam proses, maka realisasi anggaran mencapai Rp 51,955 miliar (46,70 persen). "Semula pagu Kementerian BUMN 2012 sekitar Rp142,68 miliar, namun dilakukan penghematan sekitar Rp 31,42 miliar sehingga menjadi Rp112,26 miliar," tutur Wahyu dalam dokumen rapat bersama DPR di Jakarta, Jumat (14/9).
Pengurangan pagu sekitar Rp 31,42 miliar ini diambil dari pos-pos sebagai berikut:
1. Pengurangan kegiatan rapat koordinasi sebesar Rp 9,1 miliar atau 28,96 persen
2. Pengurangan dari pos perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 4,6 miliar atau 14,58 persen
3. Pengurangan dari pos perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 3,1 miliar atau 9,98 persen
4. Pengurangan dari pos belanja jasa konsultan/pihak ketiga yang kurang prioritas Rp 13,5 miliar atau 43,06 persen
5. Pengurangan dari kegiatan-kegiatan lain (honor, ATK, dan lain-lain) sebesar Rp 1,1 miliar aau 3,42 persen.
Pada 2013 mendatang, pagu indikatif Kementerian BUMN Tahun 2012 sebesar Rp 143,600 miliar menyusul surat bersama Menteri Keuangan nomor 229/KMK.02/2012.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2012, laba BUMN ditaksir naik 17,45 persen menjadi Rp 145,563 triliun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 123,935 triliun. Sementara, pendapatan diproyeksikan meningkat 7,78 persen menjadi Rp 1.495 triliun, dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.387 triliun.
Untuk belanja modal (capital expenditure/capex) BUMN sekitar Rp 217,383 triliun pada 2012. Angka ini mengalami peningkatan 52,73 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya Rp 142,327 triliun. Pada 2013, laba BUMN ditargetkan sebesar Rp 32,6 triliun. Target ini berasal dari tingginya perkiraan laba tahun buku 2012 sejalan dengan makin membaiknya kinerja sejumlah BUMN.