REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah akan mengusahakan agar perajin melalui Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (KOPTI) terlibat langsung sebagai importir kedelai.
Demikian salah satu rekomendasi rapat terbatas Pemerintah Provinsi DKI bersama Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi untuk membahas tuntutan perajin tahu dan tempe terkait kelangkaan kedelai.
"Rapat terbatas menghasilkan tiga rekomendasi untuk mengakomodir keinginan ribuan perajin tahu dan tempe," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP), Ratnaningsih, kepada wartawan, Rabu.
Rekomendasi lainnya, kata Ratna, yakni pemerintah pusat akan memenuhi tuntutan bea impor kedelai diturunkan dari lima persen menjadi nol persen. Serta, lanjut Ratna, akan dibahas pengendalian harga kedelai dipegang kembali oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Bulog berperan sebagai stabilisator harga. Kalau harga tinggi, Bulog yang kontrol bagaimana mengatasi serta mengatur ketersediaan bahan baku kedelai di masa mendatang," tuturnya.
Ratna mengaku, tiga rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada perwakilan perajin tahu dan tempe sehingga aksi mogok massal yang digelar dapat dihentikan.
"Kami akan menggelar pertemuan bersama perajin tahu dan tempe se-DKI Jakarta," ungkapnya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, dirinya telah berkirim surat ke Kemnterian Perdagangan terkait masalah impor kedelai.
"Persoalan ini muncul disebabkan panen soya kurang berhasil," katanya. Fauzi menuturkan, masalah kelangkaan kedelai bukan sekedar masalah Jakarta semata melainkan secara nasional.
Fauzi mengimbau agar perajin tahu tempe yang akan berunjuk rasa tidak berbuat anarkis.
"Kalau berbuat anarkis mereka yang diminta pertanggungjawaban," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
