REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Miris, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) memperkirakan, pada 2033 utang pemerintah Indonesia akan menembus angka Rp 3.000 triliun dari posisi per Juni 2012 Rp 1.944,14 triliun.

Hal ini, menurut Ketua LPEKN, Sasmito Hadinegoro, di Jakarta, Selasa, terkait dengan keengganan pemerintah untuk membatalkan obligasi rekap sebesar Rp 430 triliun yang sedianya akan jatuh tempo pada 2013.  "Pada 2013 obligasi rekap akan jatuh tempo dan waktu jatuh tempo ini bisa diperpanjang lagi hingga 2033. Pemerintah harus membayar pokoknya Rp 430 triliun dan jumlah bunganya bisa mencapai Rp 600 triliun. Jadi, utang kita sampai 2033 bisa mencapai Rp 3.000 triliun," kata Sasmito Hadinegoro.

Sejauh ini, lanjut Sasmito, pemerintah membayar bunga obligasi rekap dengan menggunakan dana dari APBN yang sebagian besar diperoleh dari pembayaran pajak masyarakat. Pada tahun 2012 ini, kata dia, pemerintah telah membayar bunga obligasi rekap dan rencananya pada APBN 2013 akan kembali membayar sebesar Rp10 triliun.

Dia mengajak rakyat Indonesia untuk menolak pemberian pinjaman sebesar 1 miliar dolar AS kepada IMF. "Kalau sampai pemerintah menyetujui IMF diberi bantuan USD1 miliar dolar AS, itu artinya matanya sudah dibutakan," ujarnya.

Saat ini, IMF butuh pinjaman dana sebesar 43 miliar dolar AS untuk menyelamatkan krisis ekonomi di Eropa. Sementara itu, negara-negara G20 telah berkomitmen untuk menyediakan dana tersebut termasuk Indonesia. Sasmita menyebutkan bahwa pembayaran obligasi rekap maupun kucuran dana 1 miliar dolar AS yang berasal dari cadangan devisa itu akan dijarah IMF untuk kepentingan negara-negara pemberi utang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika