Rabu 27 Jun 2012 22:53 WIB

BI Siapkan Akses Masyarakat ke Sektor Keuangan

 Gedung Bank Indonesia
Foto: Wihdan Hidayat/Republika
Gedung Bank Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia siap menerbitkan sejumlah kebijakan mengenai keuangan inklusif (financial inclusion) yang bertujuan membuka akses masyarakat seluas-luasnya ke sektor keuangan dan perbankan. Direktur Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, Rabu (27/6) mengatakan bahwa kebijakan yang disiapkan, antara lain mengenai branchless banking yang merupakan kebijakan untuk memperluas jangkauan bank dalam memberikan jasa keuangan.

Kemudian edukasi keuangan yang merupakan kebijakan untuk meningkatkan pelajaran keuangan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya adalah kebijakan "start Up Kredit", yang merupakan upaya untuk mencipatakan produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha pemula.

Selain itu juga kebijakan, Financial Identity Number (FIN), yang merupakan penyusunan nomer induk keuangan yang mencakup masyarakat yg sama sekali belum pernah berhubungan dengan bank (strictly unbanked people), masyarakat yang pernah terhubung dengan bank (partially unbanked), maupun masyarakat yang sudah terhubung dengan bank (fully banked).

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono, membuka secara resmi Pekan Kegiatan Keuangan Inklusif dan mencanangkan setiap hari RABU pada awal bulan sebagai hari RAjin menaBUng. Pencanangan dilakukan untuk meningkatkan budaya menabung di masyarakat serta sebagai kelanjutan dari Gerakan Indonesia Menabung yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Februari 2010.

Pekan Kegiatan Keuangan Inklusif merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bank Indonesia bekerja sama dengan kementerian terkait serta Perbanas dan akan berlangsung mulai 27 Juni hingga 1 Juli 2012 di Jakarta Convention Center (JCC).

Kegiatan itu merupakan salah satu sarana untuk memperluas akses layanan keuangan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan ketidakmerataan pendapatan di Indonesia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement